DEMOCRAZY.ID — Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dijadwalkan pada Rabu, 9 Desember 2026, akan menjadi momentum krusial untuk memilih dan melantik Wakil Presiden RI definitif pengganti Gibran Rakabuming Raka yang resmi mengundurkan diri pada 12 November 2026 lalu.
Sesuai konstitusi, wakil presiden terpilih akan langsung dilantik pada hari yang sama dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menyongsong tenggat waktu tersebut, bursa calon wakil presiden kini mulai mengerucut, di mana spekulasi politik turut mengarah pada kader internal Partai Gerindra.
Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto sebenarnya memiliki ketertarikan personal terhadap figur Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk ditarik mendampingi roda pemerintahan.
Namun, ia menyebut langkah tersebut menemui jalan terjal.
“Tapi sayangnya Pramono Anung ini orangnya ribet,” ujar Erizal, Selasa (16/11/2026).
Kompleksitas itu menyangkut kepastian apakah Pramono bersedia meninggalkan posisinya saat ini untuk menjadi wakil presiden hingga tahun 2029.
Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai partai naungan Pramono diprediksi tidak akan serta-merta merelakan kadernya begitu saja, melainkan berpotensi mendorong nama Ketua DPR RI Puan Maharani apabila kursi RI-2 ditawarkan kepada internal partai banteng.
Kendati demikian, opsi merangkul kader PDIP juga berbenturan dengan kalkulasi politik di internal koalisi pendukung pemerintah.
“Kalau Pramono Anung mungkin mau [diterima partai koalisi pemerintah], tapi bagaimana kalau Puan Maharani,” kata Erizal.
Faktor resistensi dan rumitnya dinamika komunikasi dengan PDIP—yang tercermin dari sulitnya penjajakan komunikasi politik sejak Pilpres 2024 lalu—membuat partai-partai anggota koalisi pemerintah seperti Partai Golkar dan PAN lebih memilih mengambil jalan aman.
Muncul dorongan kuat agar Presiden Prabowo menjatuhkan pilihannya kepada kader internal Partai Gerindra sendiri sebagai pengganti Gibran.
“Kenapa? Daripada lepas ke PDIP, lebih baik untuk diri kita sendiri saja. Kira-kira begitulah. Koalisi dengan PDIP itu memang tidak mudah pula,” pungkas Erizal.