Sindiran Menohok Politikus PDIP: Malaikat Saja ‘Tertipu’ oleh Jokowi!

DEMOCRAZY.ID – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus menilai akar persoalan politik yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari sosok Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Deddy bahkan menyebut Jokowi sebagai ahli strategi ulung, tetapi bukan semata karena kehebatan politiknya.

Menurut dia, keberhasilan Jokowi membangun pengaruh politik lebih banyak ditopang keberanian mengambil langkah yang sangat berani dan nekad.

“Seorang ahli strategi ulung. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekadnya. Kita bedakan dulu. Karena semua presiden berpotensi melakukan apa pun yang dilakukan Jokowi. Tapi tidak ada yang cukup nekad untuk seperti Jokowi,” kata Deddy di media sosial, Jumat (11/9/2026).

Deddy juga menilai pembicaraan mengenai hubungan politik antara Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi persoalan utama.

“Apa sih bicara Fufufafa sama Gibran? Enggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya Joko Widodo,” ujarnya.

Menurut Deddy, Jokowi memiliki kemampuan pencitraan politik yang sangat kuat.

Ia menilai citra Jokowi sebagai sosok rakyat biasa yang berasal dari kalangan masyarakat bawah dan kemudian menapaki tangga kekuasaan berhasil memengaruhi persepsi publik, termasuk PDIP.

“Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang sudah level dewa. Berhasil menghipnotis anak bangsa ini termasuk PDI Perjuangan yang mencitrakan dia sebagai anak wong biasa yang lahir di pinggir kali lalu menapaki tangga politik,” katanya.

Deddy mengatakan, pada akhirnya banyak pihak merasa tertipu oleh citra politik yang dibangun Jokowi.

Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan perkembangan teknologi telepon seluler yang semakin memungkinkan setiap orang merekam dan menyebarkan aktivitas politik secara cepat.

“Kita tertipu semua, tetapi itu terjadi hanya lima tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa selfie dengan yang namanya Jokowi,” ujar Deddy.

Ia menambahkan, PDIP sebelumnya telah beberapa kali mengungkap persoalan terkait Jokowi.

Deddy menyebut nama Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani sebagai bagian dari pihak yang pernah menyampaikan sikap mengenai persoalan tersebut.

Namun, Deddy menegaskan bahwa proses untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran hukum tidak semestinya dilakukan oleh partai politik.

“Saya sudah berkali-kali ngomong, apakah PDI Perjuangan mampu mengadili Jokowi? Yang harus mengadili Jokowi itu hukum,” tegasnya.

Deddy juga menolak anggapan bahwa PDIP selama ini hanya diam terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi.

Ia mengatakan sikap kritis partainya telah disampaikan berulang kali sejak 2014 hingga 2024.

“Janganlah kita ini merasa paling benar. Kalau mau marah, ayo marah bareng-bareng. Kok marah sendiri-sendiri juga boleh, enggak ada masalah. Tapi enggak usah merasa paling benar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Deddy mengakui PDIP mempunyai bagian tanggung jawab politik karena pernah ikut membangun dan mengantarkan Jokowi ke tampuk kekuasaan.

“Kami merasa bersalah karena lahirnya Jokowi,” ujarnya.

Namun, ia menilai tidak ada pihak yang dapat memastikan sejak awal ke mana arah politik seseorang setelah memperoleh kekuasaan.

“Siapa yang tahu Jokowi belok kanan? Malaikat saja tertipu, apalagi cuma gua,” kata Deddy.

Selain persoalan politik, Deddy juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat.

Ia menyinggung melemahnya kelas menengah dan menurunnya daya beli masyarakat yang menurutnya semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.

“9,6 juta kelas menengah kita itu sudah ambruk,” katanya.

Deddy juga menggambarkan kondisi masyarakat yang menurutnya kini semakin membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk sembako dan bahan bakar.

Ia menilai situasi tersebut menunjukkan adanya perubahan serius dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.

Deddy kemudian menyinggung praktik politik uang dalam pemilu.

Menurut dia, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat berada dalam posisi sulit ketika berhadapan dengan politik transaksional.

“Makanya dulu kami susah cari saksi. Mending nunggu di rumah serangan fajar daripada jadi saksi partai,” ujarnya.

Deddy menilai masyarakat sebenarnya memahami persoalan politik yang terjadi.

Namun, menurut dia, kondisi ekonomi dan lemahnya pengawasan membuat masyarakat berada dalam situasi yang serba sulit.

“Jadi masyarakat kita ini bukan enggak ngerti. Tapi harus dicatat satu lagi, situasi adab kekuasaan kita memang…” katanya.

Artikel terkait lainnya