DEMOCRAZY.ID – Perebutan kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka akan ditentukan melalui pemungutan suara tertutup di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Meski sidang pemilihan digelar terbuka dan dapat disaksikan publik, pilihan setiap anggota MPR terhadap calon pendamping Presiden Prabowo Subianto akan dirahasiakan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, pemilihan wakil presiden baru akan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara menggunakan kertas suara yang dimasukkan ke dalam kotak dan dihitung satu per satu.
“Artinya bukan tertutup (sidangnya). TV boleh menyiarkan sidangnya, sidang terbuka tapi siapa yang dipilih itu biasanya ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam kotak satu demi satu, dan setelah itu dihitung satu demi satu. mungkin tidak banyak perbedaannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 yang lalu,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Mekanisme tersebut akan digunakan dalam sidang MPR yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Dalam sidang itu, anggota MPR akan memilih satu dari dua calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo.
Namun, hingga Selasa (17/11), Prabowo belum menyerahkan nama calon pengganti Gibran kepada MPR.
Presiden memiliki waktu hingga 25 November 2026 untuk mengajukan dua kandidat yang akan mengikuti proses pemilihan.
Yusril menegaskan bahwa penentuan dua nama tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.
Sementara pemerintah melalui dirinya dan Menteri Sekretaris Negara bertugas melakukan koordinasi dengan pimpinan MPR untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
“Tugas saya sekarang sebenarnya hanya membantu melakukan pengoordinasian pemerintah dengan MPR supaya pelaksanaan pemilihan wakil presiden itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” kata Yusril.
Sebelum pemungutan suara berlangsung, MPR terlebih dahulu akan memeriksa kelengkapan administrasi kedua calon yang diajukan Presiden.
Menurut Yusril, MPR telah membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi berkas pencalonan.
Tim tersebut diberikan waktu selama dua pekan untuk memeriksa persyaratan sekaligus memberikan kesempatan kepada calon apabila terdapat dokumen yang masih harus dilengkapi.
Setelah proses verifikasi dinyatakan selesai, MPR akan menggelar sidang pemilihan berdasarkan Peraturan Tata Tertib MPR.
Proses persidangan tetap terbuka untuk umum, termasuk dapat disiarkan secara langsung oleh media massa.
Namun, pemungutan suara terhadap kedua kandidat dilakukan secara tertutup.
Yusril membandingkan mekanisme tersebut dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang pernah dilakukan MPR pada 1999.
Sementara itu, belum diserahkannya nama calon wakil presiden juga berkaitan dengan rangkaian komunikasi politik dan agenda kenegaraan Presiden Prabowo.
Presiden tengah menjalani agenda luar negeri, termasuk menghadiri KTT ASEAN di Manila, Filipina, serta dijadwalkan mengikuti rangkaian kegiatan internasional berikutnya di China.
Dengan jadwal yang telah ditetapkan, MPR menunggu dua nama calon dari Prabowo paling lambat 25 November sebelum melaksanakan pemilihan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026.