Ini 5 Pertimbangan Hukum MA ‘Batalkan’ Surat Penyetaraan Ijazah Gibran

DEMOCRAZY.ID — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan milik Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketuai Hakim Agung Yulius bersama Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, MA membatalkan putusan judex factie dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya pada Jumat (30/10/2026).

Berikut 5 pertimbangan hukum utama MA yang membatalkan surat penyetaraan ijazah Gibran:

1. Kewenangan Korektif Peradilan TUN Terhadap Pelanggaran Administrasi

MA menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan dampak pelanggaran administrasi yang tidak dapat dijangkau oleh penyelesaian sengketa proses pemilu.

Keterbatasan waktu sengketa pemilu tidak menghapus fungsi PTUN dalam mencegah pelanggaran administrasi yang membahayakan kedaulatan rakyat dan tatanan demokrasi.

Baca Juga

Mahfud MD Buka-Bukaan! Ini Dia 5 Figur Nasional Berpeluang Isi Kursi ‘Wapres Baru’ Jika Gibran Mundur

2. Pelanggaran Syarat Cawapres Adalah Kepentingan Seluruh Bangsa

MA menilai pelanggaran administrasi pada pendaftaran calon wakil presiden bukan sekadar urusan antar-kontestan pemilu, melainkan menyangkut hak dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar itu, setiap warga negara pemilik hak pilih—termasuk penggugat Subhan Palal—memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melayangkan gugatan sesuai ketentuan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

3. Putusan MK Sebagai Fakta Hukum Baru (Notoire Feiten)

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026 dijadikan MA sebagai fakta hukum baru (notoire feiten) yang mengubah keadaan hukum secara mendasar.

Kehadiran fakta baru ini membatalkan objek sengketa karena terbukti bertentangan dengan tatanan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Bursa Wapres Baru! AHY vs Anies: Siapa ‘Paling Kuat’ Gantikan Gibran?

4. Mengedepankan Keadilan Substantif Dibanding Prosedural

Berdasarkan asas ius curia novit, MA memilih untuk mengesampingkan eksepsi tergugat soal kedaluwarsa gugatan maupun kurang pihak.

Majelis hakim menegaskan komitmennya untuk mengedepankan keadilan substantif demi menyelaraskan putusan MK ke dalam sistem tata hukum nasional.

5. Surat Penyetaraan Hanya Berdasar Bukti Kehadiran, Melanggar Asas Kecermatan

Pertimbangan paling mendasar dari MA mengungkap fakta bahwa Kemendikbud menerbitkan surat penyetaraan hanya berpatokan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Dokumen-dokumen tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan sekadar mencatat kehadiran kuliah.

Baca Juga

EKSKLUSIF! Effendi Ghazali Bocorkan Pesan Pendukung Jokowi: Prabowo Hanya 2 Tahun, Setelah Itu Gibran Naik

MA tidak menemukan ijazah, diploma, atau sertifikat kelulusan luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA/SMK/sederajat di Indonesia.

Tindakan Kemendikbud menerbitkan penyetaraan tanpa bukti tamat belajar dinyatakan melanggar asas kecermatan formal.

Atas pertimbangan mendasar tersebut, MA membatalkan Putusan PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta, menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, serta memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut secara permanen.

Baca Juga

Eks Anggota BIN: Budaya ‘Politik Sandera’ Ala Jokowi Yang Bikin Negara Hancur!