Siapa Pengisi Kursi Wapres Baru? Ini Dia 5 Sosok Ketua Parpol yang Masuk Radar Pengganti Gibran!

DEMOCRAZY.ID – Pengamat hukum tata negara dan politik, Refly Harun, menyebut ada lima ketua partai politik parlemen yang berpeluang besar mengisi posisi Wakil Presiden RI jika Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Kelima tokoh tersebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

“Jadi ini yang orang-orang yang bisa dimajukan untuk menjadi pengganti Gibran, sekali lagi kalau dari kalangan partai politik ada Bahlil, kemudian ada Muhaimin Iskandar, ada AHY, kemudian ada Puan Maharani dan ada Zulkifli Hasan, ada lima ya dari partai parlemen itu lima orang,” ujar Refly melalui kanal YouTube miliknya, Rabu (11/11/2026).

Sebaliknya, Refly menilai tiga partai parlemen lain—Partai Gerindra, NasDem, dan PKS—tidak memiliki ruang untuk menyodorkan kandidat pengganti.

Gerindra bahkan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto, sementara Surya Paloh dari NasDem terlampau senior, dan posisi PKS dinilai terlalu lemah.

Baca Juga

Skenario Suksesi Pasca-Pemakzulan! Sosok Wapres Pengganti Gibran Tergantung Koalisi DPR, 2 Nama Jadi Kandidat Kuat

“Nah tiga yang tidak itu adalah dari NasDem dari PKS dan tentu dari Gerindra sendiri,” tandasnya.

Dinamika ini mencuat menyusul pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang mengonfirmasi bahwa Gibran sempat menyampaikan niatan mundur secara langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

“Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Prasetyo menambahkan, pertemuan empat mata yang berlangsung sekitar dua setengah jam tersebut diisi dengan masukan dari Presiden Prabowo.

Baca Juga

PANAS! Begini Respons Jokowi Terkait Upaya ‘Pemakzulan Gibran’

Gibran kini meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sesuai Pasal 8 UUD 1945, apabila Wapres mangkat, berhenti, atau diberhentikan, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Baca Juga

Manuver Mengejutkan Prabowo: Minta Dua Lembaga Raksasa Usut Tuntas ‘Sosok Kuat’ di Belakang Listyo!