DEMOCRAZY.ID – Sebanyak 13 anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dalam rapat terbuka bersama Pimpinan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Doli menjelaskan, bahwa usulan ini didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait posisi Wakil Presiden, serta aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Alasan untuk menyatakan pendapat ini adalah bahwa kami atau saya mewakili beberapa anggota melihat dinamika yang terakhir ini terjadi, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi wakil presiden,” kata Doli dalam rapat.
“Oleh karena itu, beberapa anggota, 11 anggota sekarang yang menandatangani ini, kemudian menyampaikan permohonan dan menyampaikan hak menyatakan pendapatnya bahwa untuk diproses pada tahap pemberhentian Saudara Wakil Presiden untuk melanjutkan proses yang ada di aturan Undang-Undang Dasar Pasal 7A, 7B,” lanjutnya.
Doli menambahkan, meski awal penyerahan terdapat 11 legislator yang menandatangani permohonan tersebut, 2 anggota lainnya menyusul untuk membubuhkan tanda tangan.
Berikut adalah 13 Anggota DPR RI Fraksi Golkar yang mengajukan Hak Menyatakan Pendapat: