Soroti KHS Tanpa Tanda Tangan PD1 Hingga Hilangnya Transkrip Nilai, Dokter Tifa: Jokowi Konsisten dan Terlatih Manipulatif!

DEMOCRAZY.ID – Kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai saksi dalam persidangan beberapa waktu lalu terus memicu sorotan publik.

Salah satu terdakwa yang juga seorang praktisi perilaku, Dr. Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa, secara terbuka mengungkapkan pandangannya.

Menurut Dokter Tifa, dalam persidangan tersebut, Jokowi menunjukkan pola konsisten sebagai seseorang yang terlatih dalam melakukan manipulasi.

Hal tersebut diungkapkan Dokter Tifa dalam sebuah dialog mendalam yang diunggah melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV.

Soroti Kehadiran yang Terlambat dan Suasana Persidangan yang Tidak Fair

Dalam perbincangan tersebut, Dokter Tifa menyoroti kehadiran Jokowi pada persidangan keenam yang dinilai cukup terlambat bagi seorang pelapor utama.

Baca Juga

Mahfud MD Buka-Bukaan! Ini Dia 5 Figur Nasional Berpeluang Isi Kursi ‘Wapres Baru’ Jika Gibran Mundur

Meski demikian, ia menganggap momentum tersebut sangat pas secara psikologis di tengah berbagai persoalan yang mendera.

Namun, Dokter Tifa juga melayangkan kritik keras terhadap jalannya persidangan yang ia nilai tidak adil (unfair trial).

Ia membandingkan durasi waktu yang diberikan kepada pihak lain dengan batasan waktu yang ia terima saat melakukan pemeriksaan silang (cross-examination).

“Giliran saya, saya itu hanya diberi waktu 15 menit, sementara advokat kurang lebih sekitar 45 menit karena penuh dengan perdebatan,” ujar Dokter Tifa, dikutip fajar.co.id, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga

Ini 5 Pertimbangan Hukum MA ‘Batalkan’ Surat Penyetaraan Ijazah Gibran

Ia menduga pembatasan waktu tersebut membuat ruang geraknya untuk menguji sejumlah pertanyaan krusial menjadi sangat terbatas.

Polemik Transkrip Nilai Akademik dan Barang Bukti di PersidanganSalah satu fokus utama yang dibahas Dokter Tifa adalah perdebatan seputar dokumen akademik.

Selama bertahun-tahun, perdebatan publik kerap berpusat pada ijazah sarjana.

Namun, Dokter Tifa menegaskan bahwa dokumen pendukung yang tak kalah penting adalah transkrip nilai akademik, yang menurutnya bagaikan dua sisi mata uang dengan ijazah.

Baca Juga

Bursa Wapres Baru! AHY vs Anies: Siapa ‘Paling Kuat’ Gantikan Gibran?

Berdasarkan penelusurannya terhadap berkas-berkas yang disita dari instansi terkait, ia menemukan kejanggalan karena dokumen yang dihadirkan justru berupa Kartu Hasil Studi (KHS) per semester alih-alih transkrip nilai kelulusan yang utuh.

“Yang saya cari itu transkrip, tetapi yang dikeluarkan adalah kartu hasil studi per semester, dan KHS-nya itu anomali karena tidak ada tanda tangan pembantu dekan satu,” tegas Dokter Tifa.

Selain itu, ia juga menyoroti insiden di ruang sidang ketika dokumen ijazah sempat diletakkan di lantai sebelum diperlihatkan kembali kepada publik.

Menurutnya, hal tersebut telah menyalahi aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena barang-barang tersebut telah berstatus sebagai barang sitaan di bawah penguasaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga tidak seharusnya diperlakukan demikian di hadapan publik tanpa prosedur yang semestinya.

Baca Juga

EKSKLUSIF! Effendi Ghazali Bocorkan Pesan Pendukung Jokowi: Prabowo Hanya 2 Tahun, Setelah Itu Gibran Naik

Analisis Perilaku, Penggunaan Catatan, hingga Permohonan Uji Forensik Ulang

Sebagai seorang praktisi yang mendalami analisis perilaku (behavioral analysis), Dokter Tifa membaca gestur dan cara menjawab Jokowi sebagai pola yang terstruktur.

Ia menyebutkan adanya kecenderungan menghindari jawaban langsung ketika dicecar dengan pertanyaan spesifik, serta dugaan penggunaan panduan atau script catatan di pangkuan saksi selama persidangan.

Lebih lanjut, Dokter Tifa telah melayangkan surat resmi kepada Kapolri untuk memohon agar pihak Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri dapat melakukan pemeriksaan ulang menggunakan 15 paket metode digital forensik yang komprehensif.

Ia berharap langkah tersebut dapat menguji keaslian dokumen secara objektif, terutama yang berkaitan dengan foto dan lintasan stempel pada dokumen yang dipersoalkan.

Baca Juga

Eks Anggota BIN: Budaya ‘Politik Sandera’ Ala Jokowi Yang Bikin Negara Hancur!

Di akhir dialog, Dokter Tifa menekankan bahwa seluruh langkah hukum dan pengujian kritis ini dilakukan bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi menjunjung tinggi marwah, kebenaran, serta kehormatan bangsa dan negara agar persoalan hukum dapat diselesaikan secara transparan dan berkeadilan.