Hitung-Hitungan Senayan ‘Memakzulkan Gibran’!

DEMOCRAZY.ID – Pada 6 Oktober 2026, MK lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan tidak dapat diterima.

Alasannya, para pemohon bukan peserta Pilpres 2024 sehingga tak punya kedudukan hukum. Putusan itu memuat catatan penting.

Dalam pertimbangannya, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara SMA.

Namun, MK juga menyatakan tidak bisa mendiskualifikasi Gibran.

Status calon wakil presiden berakhir saat ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Tiga pekan kemudian, giliran Mahkamah Agung.

Baca Juga

Pernyataan Lawas Gatot Nurmantyo Kembali Viral, Semprot Listyo Sigit: Kurang Ajar, Jangan Tantang Presiden!

Pada 30 Oktober 2026, majelis kasasi yang dipimpin Ketua Kamar Tata Usaha Negara Yulius, dengan anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi, mengabulkan kasasi advokat HM Subhan Palal.

Lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Surat Keterangan penyetaraan SMA Nomor 9149/D.D1/KS/2019 atas nama Gibran dinyatakan tidak sah.

MA juga memerintahkan suket itu ditarik dari pihak yang menguasainya.

Suket itulah yang dipakai Gibran untuk memenuhi syarat pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden.

Baca Juga

Buronan Kakap Kejagung! Jejak Kelam Raja Nikel Arif Kurniawan, Hubungan Dekatnya dengan Listyo Sigit Jadi Sorotan

Kubu Gibran menolak tafsir bahwa jabatannya ikut gugur.

Kuasa hukumnya, Muhammad Rullyandi, menilai putusan MA terbit setelah seluruh tahapan Pilpres selesai, sehingga tidak bisa berlaku surut.

Ia juga menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih bisa menempuh peninjauan kembali. Kementerian itu sendiri belum bergerak.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, pada 6 November, menyatakan “belum ada proses hukum lebih lanjut.”

Baca Juga

Skandal Ijazah Memanas! DKPP Resmi Terima 5 Aduan Terhadap KPU Soal Syarat Pendidikan Gibran

Salinan lengkap putusan MA pun belum diterima pimpinan DPR maupun KPU hingga Sabtu, 7 November.

Celahnya ada di sini. Putusan MK tidak membatalkan keterpilihan Gibran.

Putusan MA tidak membatalkan keputusan KPU tentang hasil Pilpres.

Satu-satunya jalan untuk memberhentikan wakil presiden adalah proses politik di DPR, sebagaimana diatur Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Baca Juga

Said Didu Bongkar 5 Jalur Logistik ‘Geng SOP’, Ada Tambang hingga Narkoba

Yang Bersuara dan yang Menunggu

PDI Perjuangan paling lantang. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus meminta Gibran mundur secara terhormat.

Bila tidak, menurut dia, sudah sepantasnya DPR menindaklanjuti putusan MK dan MA.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah berdialog dengan beberapa partai.

Baca Juga

Eks Wakapolri Oegroseno Ungkap Ketakutan Para Juniornya di Polri: Mereka Tak Berani Balas Pesan WA Karena Dipantau Ketat Kapolri

Tapi Hasto juga sadar, PDIP tak bisa menggulirkan hak angket sendirian.

PKS memberi sinyal serupa, meski menolak membuka angka.

Ditanya berapa tanda tangan yang sudah terkumpul, Sekjen PKS Muhammad Kholid menjawab singkat.

“Itu teknis. Yang penting kita terus ikhtiar membangun kesamaan pandangan dan pemikiran ya,” katanya, Kamis, (5/11).

Baca Juga

Kejutan Politik! Ketua DPD RI Tamsil Linrung Desak Gibran Segera Didepak dari Jabatan Wapres, Sebut Anies Baswedan Sosok Paling Layak

Kholid menyebut partainya terus menjajaki komunikasi dengan partai lain.

“InsyAllah jalannya semakin terbuka. Aspirasi publik, Putusan MK dan Putusan MA harus ditindaklanjuti dengan hak-hak konstitusional DPR RI,” ujarnya.

Koleganya, Mardani Ali Sera, menjawab dengan nada serupa.

Soal sikap resmi fraksi saat rapat paripurna, ia hanya berkata, “Masih digodok dengan saksama.” PKB membuka semua pintu.

Baca Juga

Belum Dibuka ke Publik, 4 Dugaan Motif Penyadapan Prabowo oleh Listyo Sigit Makin Liar Termasuk Soal Bisnis!

Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II, Muhammad Khozin, menyebut ada dua rute: hak angket yang dilanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), atau langsung HMP.

Menurut dia, hak angket bisa dipakai untuk menyelidiki proses administrasi penerbitan suket.

Adapun HMP punya pijakan langsung pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yakni pendapat bahwa presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat.

“Putusan MA ini menjadi pijakan bagi DPR untuk mengajukan HMP,” kata Khozin.

Baca Juga

Jika Wapres Gibran Tak Mundur, Ketua Fraksi PAN MPR RI Dorong DPR Gunakan Hak Menyatakan Pendapat!

Namun, PKB juga memegang komitmen lain.

Bulan lalu, Khozin menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran harus berjalan sukses hingga 2029. Demokrat memilih menahan diri.

Wakil Sekretaris Jenderal Jansen Sitindaon dan politikus senior Benny K Harman sempat menyatakan Gibran tak lagi memenuhi syarat. Sekjen Demokrat Herman Khaeron meluruskan.

“Terkait sikap Jansen dan Benny merupakan pandangan hukum secara pribadi, namun secara substansi tentu bisa menjadi masukan bagi kami,” kata Herman.

Baca Juga

Surya Paloh Beberkan Pandangan Tegas Terkait ‘Pemakzulan Gibran’: Memang Itu Satu-Satunya Penyelesaian, Jalankan!

Herman mengatakan Demokrat masih menunggu salinan lengkap putusan MA, sambil berkoordinasi dengan partai lain.

Sebelumnya, ia menyebut Demokrat sepakat dengan Gerindra untuk menyampaikan sikap pada awal masa sidang.

Sejauh ini, kesepahaman itu baru menyangkut waktu, bukan isi sikap. Golkar mengambil jalan berbeda.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai hak angket, interpelasi, dan panitia khusus tidak relevan.

Baca Juga

Pengamat Keamanan Bocorkan Selain Qodari dan Pratikno, Ini Daftar Orang-Orang yang Tak Kena Sadap Listyo Sigit

Bila putusan ditindaklanjuti, kata Doli, jalurnya hanya satu: proses pemberhentian lewat Pasal 7A dan 7B.

Golkar masih menimbang apakah dua putusan itu cukup kuat untuk masuk ke sana.

Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji lebih singkat: “Prosesnya kita tunggu aja ya.” NasDem belum menentukan sikap.

“Belum, belum, belum. Belum menentukan sikap, tapi pasti akan bersikap,” kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto.

Dari PAN, Sarifuddin Sudding meminta Gibran mundur.

Tapi Sudding berbicara sebagai Ketua Fraksi PAN di MPR, bukan atas nama Fraksi PAN di DPR.

Lalu Gerindra, partai Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Komisi III DPR dari Gerindra, Habiburokhman, menyebut fraksinya akan merumuskan sikap dalam rapat fraksi di awal masa sidang.

Ketua Harian Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR baru akan membahas setelah reses usai dan salinan putusan MA diterima.

Juru bicara Gerindra Kamrussamad irit bicara.

Ditanya soal sikap fraksi, ia menjawab, “Kita tunggu saja ya.” Ditanya apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo, jawabannya pendek: “Belum ada arahan terkait hal tersebut.”

Matematika Pemakzulan

Di atas kertas, pemakzulan butuh suara besar di setiap tahap. DPR periode 2024-2029 berisi 580 anggota.

Hak angket cukup disahkan rapat paripurna yang dihadiri lebih dari separuh anggota, dengan persetujuan lebih dari separuh yang hadir.

Tapi HMP dan usulan pemberhentian ke MK jauh lebih berat.

Rapat harus dihadiri minimal dua pertiga anggota, atau 387 orang, dan disetujui dua pertiga yang hadir.

Hitung kursi fraksi yang pimpinannya terbuka mendorong: PDIP 110, PKB 68, dan PKS 53. Totalnya 231 kursi.

Bila NasDem dengan 69 kursi ikut, jumlahnya 300.

Angka itu cukup untuk menggulirkan hak angket, tapi masih jauh dari ambang HMP.

Artinya, tanpa Golkar (102 kursi) atau Gerindra (86 kursi), jalan pemakzulan tertutup. Kehadiran juga menentukan.

Cukup 194 anggota absen, kuorum 387 tak tercapai.

Seandainya DPR lolos, perkara berlanjut ke MK yang wajib memutus paling lama 90 hari.

Bila MK membenarkan pendapat DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang.

Sidang itu harus dihadiri minimal tiga perempat dari 732 anggota MPR, atau 549 orang, dan disetujui dua pertiga yang hadir.

Preseden terdekat adalah pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001.

Dari Memorandum I pada 1 Februari hingga Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli, prosesnya memakan 172 hari.

Saat itu belum ada MK dalam rantai pemakzulan.

Bayang-bayang Istana

Sikap Gerindra sulit dilepaskan dari Prabowo. Hingga Sabtu malam, Presiden belum menyampaikan sikap terbuka soal putusan MA, juga belum membela Gibran secara langsung.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim Prabowo sudah bersikap dan ingin persoalan ini diselesaikan lewat jalur politik.

Mahfud bahkan menilai Istana “membiarkan” putusan MA terjadi. Namun, ia tidak merinci bukti klaimnya.

Kamrussamad justru menyebut belum ada arahan apa pun dari Presiden.

Dari Solo, Presiden ketujuh Joko Widodo menanggapi singkat.

Ayah Gibran itu meminta semua pihak menghormati proses hukum dan hak-hak yang diatur konstitusi.

Isu ini juga berkelindan dengan perkara lain: dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka.

Sejumlah pengamat mengaitkan kasus itu dengan melemahnya penopang politik Gibran.

Sejauh ini, belum ada bukti atau pernyataan resmi yang menghubungkan kasus penyadapan dengan sikap Gerindra terhadap Gibran.

Tekanan dari JalananDi luar gedung parlemen, tekanan terus bergulir.

Setelah Yogyakarta, Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) menggelar aksi di Lapangan Hijau Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Ahad pagi (8/11) ini.

Ketua panitia, Bachtiar Nasir, memperkirakan ribuan orang hadir.

Salah satu tuntutannya: pelaksanaan putusan MK dan MA.

Namun, sebagian kabar di media sosial melampaui fakta.

Klaim “pemakzulan pekan depan” tak didukung sumber resmi mana pun.

Kabar “sejuta massa masuk Jakarta pada 25 November” juga belum terkonfirmasi.

Tiga Jalan ke Depan

Ada tiga kemungkinan setelah masa sidang dibuka.

Pertama, hak angket atau HMP bergulir karena Golkar atau Gerindra ikut bergabung.

Kedua, elite partai memilih kompromi di balik layar dan isu ini diolah menjadi alat tawar.

Ketiga, fraksi-fraksi besar menahan diri hingga desakan mereda, seperti nasib surat purnawirawan tahun lalu.

Pilihan itu tak lagi bisa ditunda lama. Herman Khaeron merumuskannya dengan lugas.

“Sudah ada keputusan hukum, jadi tinggal bagaimana sikap politiknya,” katanya.

Di Yogyakarta, foto Gibran sudah kembali tergantung di dinding.

Pekan ini, Senayan akan menentukan apakah foto itu tetap di sana.