Guru Besar Unpad Prediksi Tsunami Politik 2027: Ada Ketua Umum Partai Besar Terlibat Skandal Penyadapan Prabowo!

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengisyaratkan adanya kemungkinan keterlibatan seorang ketua umum partai politik besar yang sudah lama berkecimpung dalam politik nasional.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa perkara dugaan penyadapan ini berpotensi menyeret lingkaran elite politik yang lebih luas.

Bahkan, Muradi memprediksi kasus tersebut bisa memicu tsunami politik yang berdampak terhadap komposisi pemerintahan hingga posisi Wakil Presiden.

Muradi mengatakan, apabila Kabareskrim mampu membuktikan rangkaian dugaan tersebut, bukan tidak mungkin ada tokoh politik besar yang ikut terseret.

“Kalau ini Pak Kabareskrim bisa membuktikan itu, orang ini kan keseret dan itu dari partai yang lumayan besar. Ketua umum salah satunya. Ketua umum partai politik yang sudah lama,” kata Muradi dalam wawancara dengan televisi swasta, Sabtu (7/11/2026).

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya campur tangan Joko Widodo (Jokowi) ketika masih menjabat sebagai ketua umum partai politik.

Menurut Muradi, dugaan keterlibatan tersebut perlu ditelusuri, terutama berkaitan dengan rapat yang berlangsung sebelum proses penghapusan informasi atau data yang dipersoalkan.

“Dan itu ada di rapat sebelum proses penghapusan itu sendiri. Karena campur tangan Pak Jokowi ketika beliau menjadi ketua umum,” ujarnya.

Muradi menilai, apabila dugaan tersebut terbukti dan ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, dampaknya bisa sangat besar terhadap peta politik nasional.

“Saya kira akan ada tsunami politik. Mungkin pasca ini kita akan melihat perubahan besar,” katanya.

Bahkan, Muradi menyampaikan kemungkinan Indonesia memiliki Wakil Presiden baru pada 2027.

Ia juga memprediksi adanya pergantian sejumlah menteri sebagai konsekuensi dari perkembangan kasus tersebut.

“Saya bahkan kemudian bukan berani, andai khawatir kita akan punya wakil presiden baru tahun 2027. Kita akan punya menteri-menteri baru,” ungkapnya.

Menurut Muradi, situasi ini bisa menjadi titik balik bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk memperkuat konsolidasi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Ia melihat selama ini terdapat kesan bahwa pemerintahan Prabowo masih berada dalam bayang-bayang pengaruh kekuatan politik sebelumnya.

Namun, sejumlah figur yang sebelumnya dianggap dekat dengan lingkaran kekuasaan lama sudah tidak lagi berada dalam pemerintahan atau kehilangan sebagian pengaruhnya.

“Ini situasi yang saya kira menjadi titik turning point buat pemerintahan hari ini untuk bisa lebih baik. Karena selama ini kan perasaan untuk merasa didiktekan terus,” ujarnya.

Muradi menambahkan, apabila aparat kepolisian benar-benar serius mengusut dugaan penyadapan tersebut, ruang perubahan politik bisa semakin terbuka.

Ia juga memperkirakan dalam satu hingga dua pekan ke depan akan muncul perkembangan baru, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet dan pergantian sejumlah pejabat.

“Belum sampai satu sampai dua minggu ini akan ada reshuffle, akan ada pergantian,” katanya.

Lebih jauh, Muradi mengingatkan bahwa gejolak yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan persaingan politik biasa.

Persoalan ini berpotensi membuka pertarungan di antara para elite yang selama ini berada dalam lingkaran kekuasaan.

Menurutnya, masyarakat luas belum tentu menjadi pihak yang terlibat langsung dalam pertarungan tersebut.

“Karena yang berkelahi elite, bukan publik secara umum,” ungkap Muradi.

Artikel terkait lainnya