Sinyal Bahaya Istana Negara! Syahganda Cium Gerak-Gerik Patahan Sejarah Sebelum 2029, Ingatkan Intrik Pengambilalihan Kekuasaan

DEMOCRAZY.ID – Ekskalasi kritik publik yang masif terkait polemik dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah mengubah konstelasi perhatian politik nasional.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Mahfud MD, mencermati bahwa gelombang serangan politik kini terkonsentrasi penuh kepada Jokowi dan Gibran, sementara Presiden Prabowo Subianto serta jajaran partai koalisi relatif aman dari sorotan publik.

Dalam tayangan siniar Terus Terang bersama Rizal Mustary, Mahfud mengungkapkan bahwa hiruk-pikuk isu ijazah berhasil mengalihkan perhatian publik dari pengawasan terhadap kinerja awal pemerintahan.

“Dengan kegaduhan ini, kritik-kritik kepada Pak Prabowo dua minggu terakhir ini tidak ada. Semua serangan ke Pak Jokowi dan Gibran. Pak Prabowo diam, partai politik diam. Gibran dibiarkan sendiri,” ungkap Mahfud.

Di sisi lain, dinamika ini juga mengaitkan sorotan publik pada analisis yang pernah dilontarkan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan.

Baca Juga

Gibran Beban Prabowo? Analis Militer Beberkan Mengapa Opsi ‘Wapres Mundur’ Bikin Kabinet Merah Putih Makin Solid!

Dalam wawancara di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Syahganda mengungkapkan adanya manuver politik terselubung dari kelompok elite yang berorientasi pada penguasaan singgasana kepemimpinan nasional sebelum masa jabatan 2029 berakhir.

Syahganda menilai ada perbedaan mendasar antara fokus Presiden Prabowo yang mengeksekusi program kerakyatan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan ambisi politik kelompok tertentu.

“Ini kan Game of Thrones. Kalau kita lihat Presiden Jokowi waktu dia berkuasa berkali-kali menganjurkan orang nonton film Game of Thrones. Di kepala mereka itu bagaimana caranya power itu pindah atau mereka tetap mengontrol singgasana. Tidak ada urusan dengan politik rakyat,” tegas Syahganda.

Syahganda turut menyoroti beredarnya rekaman arahan internal relawan yang disinggung Budi Arie Setiadi mengenai wacana “percepatan” dan “patahan sejarah”.

Baca Juga

Gerak Cepat! Bukan Pansus atau Hak Angket, Ahmad Khozinuddin Desak DPR Gunakan HMP untuk ‘Makzulkan Gibran’

Ia menafsirkan discontinue of history tersebut sebagai gerakan politik ekstrem yang berpotensi memicu instabilitas konstitusional.

“Intinya geng Jokowi yang pasti akan mengagendakan bagaimana Gibran bisa jadi (presiden). Kalau Soeharto dulu turun kan Habibie jadi presiden. Jadi motif dia pasti motif politik,” jelas Syahganda.

Lebih jauh, Syahganda mengingatkan masyarakat luas agar mampu memilah antara kritik murni dari mahasiswa serta masyarakat sipil dengan narasi provokatif yang ditunggangi syahwat kekuasaan.

“Yang paling penting rakyat ini tahu bahwa agenda-agenda mereka itu mengejar kekuasaan murni (ansich). Negara tidak boleh lengah terhadap permainan dan intrik perampasan kekuasaan yang bekerja dalam gelap,” pungkasnya.

Baca Juga

Mahfud MD Beberkan Satu Pilihan Politik untuk ‘Eksekusi’ Putusan MK Soal Ijazah Gibran