Krisis Total Legitimasi, Guru Besar Unair Sebut Gibran Tak Layak Lagi Jabat Wakil Presiden!

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Henri Subiakto, meminta Presiden Prabowo Subiano untuk mau mendengarkan kritikan dan kemarahan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.

Salah satunya terkait keyakinan luas masyarakat bahwa Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka tidak tamat SMA sederajat.

Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang dapat menjadi bukti bahwa Gibran telah menyelesaikan atau tamat pendidikan luar negeri setara SMA sederajat.

Harapan agar Presiden Prabowo mendengarkan kritikan masyarakat itu merespons reaksi di tengah masyarakat, termasuk kritikan tajam penceramah kondang Indonesia, Ustaz Abdul Somad yang menyinggung soal ijazah.

“Ha ha ha Ustad Abdul Somad pun mengeritik tajam persoalan ijazah. Pak Prabowo harus mendengarkan kritikan dan kemarahan rakyat,” kata Henri Subiakto.

Baca Juga

FPP TNI Bergerak! Surati Presiden hingga Kapolri, Siap Seret KPU ke Jalur Pidana Soal Ijazah Gibran

Dia menilai, presiden harus mau menghitung beban politik yang dihadapi di masa mendatang, jika pemerintah mempertahankan Gibran di tengah kritik sosial yang semakin tajam.

“Harus menghitung beban politik masa depan, jika Gibran dipertahankan,” katanya.

Selain itu, Henri Subiakto juga mengajak para elit politik di Senayan untuk segera merespons putusan MK terkait ijazah SMA Gibran.

Pemerintah kata dia tidak bisa menormalisasi ketidakjujuran dan pelanggaran administrasi ketatanegaraan.

Baca Juga

Gelombang Desakan Pemakzulan Gibran Meluas, Akankah DPR Berani Eksekusi Hak Angket?

“Saatnya para politisi Senayan merespon keadaan jangan membiarkan normalisasi ketidakjujuran dan pelanggaran administrasi ketatanegaraan,” katanya.

Dia berpendapat, usai keluarnya putusan MK, Wapres Gibran sudah kehilangan legitimasi moral dan etika untuk bisa tetap bertahan sebagai wakil Presiden di negera sebesar Indonesia ini.

Karena itu, dia menilai bola tanggung jawab politik untuk menjaga marwah bangsa sekarang ada di tangan Presiden Prabowo, yang notabene adalah pemimpin koalisi pemerintahan yang memiliki kepanjangan menguasai mayoritas DPR di Senayan.

“Sayangnya politisi itu saat akan bertindak selalu memikirkan keuntungan. Apakah dengan tindakan atau kebijakan tertentu posisi dan jabatannya aman? Karena pertimbangan itu jadi sering, bahkan kadang membiarkan keadaan negara yang makin tidak karuan,” jelasnya.

Baca Juga

Tersandera Elite? Mahfud MD Buka Kartu Kenapa Kasus Ijazah Gibran ‘Sulit’ Masuk Ranah Pidana

Ha ha ha Ustad Abdul Somad pun mengeritik tajam persoalan ijazah. Pak Prabowo harus mendengarkan kritikan dan kemarahan rakyat. Harus menghitung beban politik masa depan, jika Gibran dipertahankan. Saatnya para politisi Senayan merespon keadaan jangan membiarkan normalisasi ketidakjujuran dan pelanggaran administrasi ketatanegaraan. Pasca putusan MK, Wapres Gibran sudah kehilangan legitimasi moral dan etika untuk bisa tetap bertahan sebagai wakil Presiden Negara Besar ini.

Bola tanggung jawab politik untuk menjaga marwah bangsa sekarang ada di tangan Presiden Prabowo yang notabene adalah pemimpin koalisi Pemerintahan yang memiliki kepanjangan menguasai mayoritas DPR di Senayan. Sayangnya politisi itu saat akan bertindak selalu memikirkan keuntungan. Apakah dengan tindakan atau kebijakan tertentu posisi dan jabatannya aman? Karena pertimbangan itu jadi sering, bahkan kadang membiarkan keadaan negara yang makin tidak karuan.

— Henri Subiakto (@henrysubiakto) October 10, 2026

Baca Juga

Meski Gugatan Tidak Diterima, Mahfud MD Sebut Denny Indrayana Menang 3 Kali Soal Kasus Ijazah Gibran