DEMOCRAZY.ID — Gelombang kritik terhadap kualitas kepemimpinan nasional kembali memanas di ruang publik.
Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, melontarkan kritik dengan diksi yang sangat tajam dan menohok untuk menyoroti gaya komunikasi serta kapasitas para elite yang memegang kendali pemerintahan saat ini.
Dalam pernyataannya yang dibagikan pada Kamis (24/9/2026), Gigin menilai kondisi Indonesia berada dalam situasi yang memprihatinkan akibat jarak yang kian lebar antara retorika penguasa dan realitas yang dirasakan oleh masyarakat.
Ia bahkan secara terbuka melayangkan evaluasi bernada keras terhadap Presiden dan Wakil Presiden.
“Sungguh kasihan negeri ini. Presidennya goblog dan suka omon-omon,” kata Gigin Praginanto, Kamis (24/9/2026).
Tak hanya menyasar kepala negara, kritik pedas serupa juga diarahkan kepada Wakil Presiden.
Gigin secara terbuka menyoroti latar belakang pendidikan sang wakil serta meragukan gestur dan kapasitas kepemimpinannya dalam menghadapi kompleksitas persoalan negara.
“Wakilnya cuma lulusan SMP dan cuma bisa senyam-senyum dengan mata ke sana-kemari,” ujarnya tajam.
Sungguh kasihan negeri ini. Presidennya goblog dan suka omon-omon. Wakilnya cuma lulusan SMP dan cuma bisa senyam-senyum dengan mata kesana-kemari.
— gigin praginanto (@giginpraginanto) September 22, 2026
Berkali-kali melakukan Pilpres, hasilnya malah punya presiden goblog dan tanpa adab.
— gigin praginanto (@giginpraginanto) September 21, 2026
Pernyataan blak-blakan yang disampaikan Gigin tentu memicu beragam respons di tengah diskursus politik nasional.
Di satu sisi, lontaran tersebut merepresentasikan puncak kejenuhan sebagian kalangan pengamat dan masyarakat sipil terhadap gaya komunikasi politik penguasa yang kerap dianggap minim substansi atau hanya sebatas janji-janji retoris (omon-omon).
Namun di sisi lain, kerasnya diksi yang digunakan juga memunculkan perdebatan tersendiri mengenai batasan etika berpendapat.
Sebagian kalangan menilai kritik publik idealnya difokuskan pada evaluasi kebijakan, efektivitas kinerja birokrasi, dan akuntabilitas program kerja, alih-alih bergeser menjadi serangan yang bersifat personal terhadap latar belakang fisik maupun pribadi pejabat publik.
Bagaimanapun, eskalasi kritik yang kian tajam ini mencerminkan betapa tingginya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah di tengah transisi kekuasaan.
Ruang publik nasional kini semakin diwarnai oleh pertarungan narasi yang keras, di mana setiap kebijakan, gaya komunikasi, hingga rekam jejak para pemimpin terus menjadi medan uji yang disorot tajam oleh pengamat dan masyarakat luas.