Parlemen Bayangan Bersuara Lantang: Rakyat Berhak Tahu Alasan di Balik ‘Pemecatan’ Mendadak Purbaya!
DEMOCRAZY News
16 September 2026 8:30 pm
.
5 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemecatan mendadak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto terus menjadi buah bibir di tengah masyarakat.
Penggagas Parlemen Bayangan Indonesia Bersatu, Heru Subagia, menilai keputusan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Dikatakan Heru, pergantian Menteri Keuangan bukan semata-mata persoalan administratif karena posisi tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara.
Ia memandang, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui alasan, urgensi, serta kepentingan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.
“Pemecatan sepihak adalah kewenangan absolute presiden harus dilawan dan dipertanyakan,” ujar Heru, Rabu (16/9/2026).
Pemecatan Purbaya Perlu Dibuka Secara Transparan
Heru menilai pemecatan Purbaya telah berkembang menjadi persoalan yang lebih luas karena menyangkut transparansi dalam pengelolaan kebijakan keuangan negara.
“Tidak hanya berhenti dalam Perestiwa biaya tetapi telah menjadi bola liar politik yang menyundul kehausan masyarakat Indonesia menginginkan transparansi dibalik Pemecatan Purbaya yang tidak masuk akal tersebut,” ucapnya.
Ia juga menyinggung cara pemecatan yang menurutnya menunjukkan besarnya kewenangan Presiden dalam menentukan susunan kabinet.
“Prabowo telah menggunakan tangan besi, perintah otoriter hingga hanyaewat saluran telpon bisa semena-mena memecat Purbaya,” tukasnya.
Heru melihat keputusan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai pergantian pejabat biasa.
“Keputusan politik tersebut bukan sekadar pergantian pembantu presiden secara administratif, mengganti dengan orang baru melainkan menyangkut posisi strategis seorang bendahara negara yang memegang kunci kebijakan fiskal secara menyeluruh dan saat ini Purbaya sedang bekerja dan memegang kunci serta kendali berbagai kebijakan strategis nasional,” imbuhnya.
Menkeu Punya Posisi Strategis
Heru berujar, posisi Menteri Keuangan memiliki karakter khusus karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan negara.
“Jadi bukan sebatas loyalitas birokrasi secara vertikal ke presiden tetapi jauh lebih dalam jika Menteri Keuangan adalah simbol kekuatan dan kedaulatan keuangan dan politik Indonesia,” Heru menuturkan.
“Purbaya adalah bendahara negara. Ia memegang kunci kebijakan fiskal yang menyangkut kepentingan nasional, bukan sekadar kepentingan pemerintah,” tambahnya.
Heru kemudian mengaitkan penilaiannya dengan sejumlah kebijakan yang menurutnya menunjukkan keberanian Purbaya dalam mengelola keuangan negara.
“Purbaya mengoreksi turun ke Rp260 triliun, lalu Rp240 triliun, dan kini berpotensi di bawah Rp200 triliun bertujuan demi transparansi dan keseimbangan fiskal,” jelasnya.
Selain itu, Heru menyinggung sikap Purbaya terkait pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
“Purbaya juga tak takut untuk mempertanyakan utang proyek kereta cepat Whoosh kebanggaan Presiden Jokowi, dan Ia Menggapap jika proyek tersebut membebani APBN,” timpalnya.
Ungkit Utang Proyek Whoosh
Heru menyebut Purbaya sebelumnya memberikan perhatian terhadap persoalan pembiayaan proyek Whoosh yang memiliki nilai investasi besar.
“Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) bukan investasi receh lagi. Proyek ini menelan total investasi sebesar US$7,2 miliar (setara Rp116,54 triliun),” ingatnya.
Heru juga menuturkan bahwa persoalan kewajiban pembayaran yang dikaitkan dengan proyek tersebut.
Baca Juga
Menurut Heru, berbagai langkah tersebut menjadi alasan mengapa posisi Purbaya dinilainya memiliki arti penting dalam tata kelola fiskal.
“Langkah-langkah gebrakan nyata Purbaya menunjukkan komitmennya terhadap transparansi keuangan negara di tengah isu defisit anggaran,” imbuhnya.
Heru bahkan menggambarkan Purbaya sebagai sosok yang selama menjalankan tugasnya dianggap menunjukkan keberanian dalam mempertanyakan berbagai persoalan fiskal.
“Bagi publik, Purbaya bukan sekadar menteri. Ia dianggap sebagai ikon transparansi keuangan negara. Keberaniannya mempertanyakan utang besar dan mengoreksi alokasi anggaran menunjukkan sikap kritis yang jarang ditunjukkan pejabat lain,” tegasnya.
“Purbaya berani menggebrak perusahaan-perusahaan besar yang merugikan negara. Itu bukti nyata komitmen terhadap kepentingan rakyat,” sambung dia.
Namun, bagi Heru, persoalan utama saat ini adalah alasan di balik keputusan pemecatan yang menurutnya belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Rakyat berhak mengetahui alasan dan urgensi di balik pemecatan tersebut. Apalagi, Purbaya selama ini dinilai menunjukkan etika kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam mengelola anggaran negara,” bebernya.
Parlemen Bayangan Desak DPR Bertindak
Heru selanjutnya meminta pimpinan DPR RI menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk meminta penjelasan terkait keputusan tersebut.
“Parlemen Bayangan kini mendesak pimpinan DPR untuk segera bertindak. Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, dan jajaran pimpinan lainnya diminta segera menggunakan hak konstitusional untuk memanggil Presiden Prabowo,” Heru menekankan.
Baginya, ruang yang belum terjelaskan mengenai pemecatan tersebut perlu diisi dengan penjelasan resmi.
“Rakyat berhak tahu. Ada ruang Abu-abu yang tidak dijelaskan dari pemecatan Purbaya. DPR harus segera memanggil Presiden untuk menjelaskan alasan, urgensi, dan kepentingan mendesak di balik keputusan ini. Hak konstitusional DPR wajib mempertanyakan,” terangnya.
Heru juga mengaitkan pergantian tersebut dengan kekhawatiran mengenai stabilitas tata kelola keuangan negara.
“Pemecatan Purbaya dinilai menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas tata kelola keuangan negara. Publik mempertanyakan apakah keputusan ini lahir dari kondisi panik, tekanan politik, atau strategi fiskal tertentu,” timpalnya.
Heru juga memperingatkan mengenai persepsi yang dapat muncul apabila pergantian pejabat keuangan negara tidak disertai penjelasan yang memadai.
“Menyinggung bahwa keputusan ini bisa menimbulkan persepsi buruk terhadap politik anggaran. Jika bendahara negara diperlakukan semena-mena, publik akan melihat bahwa anggaran dijadikan alat politik, bukan instrumen kesejahteraan,” terangnya.
Lebih jauh, Heru meminta agar pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka sehingga tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
“Rakyat berhak mendapatkan penjelasan yang jernih. Kita tidak boleh membiarkan ruang kosong dalam kebijakan fiskal. Pemecatan ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” tandasnya.
Heru bilang, Purbaya telah menunjukkan etika kebangsaan dalam setiap kebijakan.
Ia berani mempertanyakan utang, mengoreksi anggaran, dan menindak perusahaan yang merugikan negara.
“Itu bukti nasionalisme yang nyata. Purbaya adalah ikon transparansi keuangan negara. Pemecatannya tanpa alasan jelas adalah pukulan bagi demokrasi fiskal kita,” kuncinya.
berita nasionalcatatan politikdemocrazydemocrazy.iddemokrasi indonesiadinamika politikhak publikistana negaraIsu Nasionalkebijakan fiskalkonflik elitmenteri keuanganparlemen bayanganpemecatan menteriPolitik Indonesiaprabowo subiantopurbaya yudhi sadewasorotan publiktransparansi publikwacana publik
Artikel terkait lainnya
