Laporan TEMPO: Seorang Polisi ‘Bocorkan’ Pemantauan KPK Saat Intai Kasus Amplop Menhut Raja Juli

DEMOCRAZY.ID – Seorang polisi diduga membocorkan informasi tentang pemantauan KPK terhadap pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dugaan kebocoran informasi pemantauan KPK oleh seorang oknum polisi tersebut kini tengah menjadi sorotan publik dan masuk dalam materi penyidikan.

Kasus ini berkaitan erat dengan penanganan dugaan suap serta gratifikasi pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Berikut adalah poin-poin penting perkembangan kasus ini:

Baca Juga

Rizal Fadillah Klaim Polisi Sudah Kantongi Bukti Ijazah Palsu, Desak Segera Tangkap & Adili Jokowi!

1. Dugaan Bocornya Operasi Intelijen

• Pengintaian KPK: KPK terindikasi sedang memantau pergerakan bupati terkait penyerahan amplop tersebut.
• Keterlibatan Oknum: Seorang anggota kepolisian diduga membocorkan informasi pemantauan kepada pihak berperkara.
• Dampak Kebocoran: Informasi rahasia yang bocor disinyalir memengaruhi pola penyerahan dan pengembalian barang bukti.

2. Kronologi dan Status Kasus Amplop

• Pertemuan Awal: Mantan Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, mengunjungi kantor Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 2 Juni 2026.
• Penemuan Amplop: Seusai audiensi resmi, ditemukan amplop putih berisi uang pecahan dolar Singapura (diduga total SGD 14.000).
• Proses Pengembalian: Raja Juli Antoni meminta bantuan Kapolda Riau untuk memfasilitasi pengembalian amplop melalui ajudannya di Polres Kuansing pada 12 Juni 2026. Ini terjadi 17 hari sebelum Suhardiman terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait kasus jual-beli jabatan.

3. Temuan Ketidaksesuaian oleh KPK

• Uang Tidak Utuh: Penyidik KPK mendeteksi adanya selisih (gap). Nominal uang yang dikembalikan dilaporkan tidak utuh sesuai jumlah awal yang diduga diberikan.
• Laporan Gratifikasi Ditolak: KPK resmi menolak laporan penolakan gratifikasi dari Raja Juli Antoni. Materi laporan dialihkan ke Deputi Penindakan karena substansinya sudah masuk ke dalam ranah penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang berjalan.

Kasus kebocoran ini terus didalami guna melihat apakah ada upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice) oleh pihak-pihak tertentu.