Kereta Cepat Bikin APBN Berdarah-Darah, Politikus PDIP Desak Seret Jokowi ke Penjara!

DEMOCRAZY.ID – Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, merespons beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan dialokasikan dalam pembiayaan proyek Kereta Cepat.

Ferdinand menyebut akan terus menempuh langkah hukum dan politik untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi atas kebijakan yang diambil selama menjabat sebagai presiden.

Pembiayaan Utang Kereta Cepat

Ditegaskan Ferdinand, keputusan pemerintah yang menempatkan APBN sebagai penanggung kewajiban pembiayaan proyek kereta cepat menjadi konsekuensi dari kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi.

“Kejahatan dalam jabatan yang dilakukan oleh Jokowi 10 tahun menjabat sebagai presiden akhirnya kembali memakan korban APBN,” ujar Ferdinand, Jumat (7/8/2026).

“APBN menjadi penanggung jawab utang tersebut dan tidak lagi menjadi tanggung jawab Danantara atau tanggung jawab dari PT Kereta Api Indonesia,” tambahnya.

Baca Juga

Presiden Ini Mendadak Dievakuasi Tengah Malam, Ada Skenario Kudeta Mengerikan?

Blak-blakan, Ferdinand menuturkan bahwa kondisi tersebut menjadi bukti atas kritik yang selama ini ia sampaikan terhadap pemerintahan Jokowi.

“Ini adalah fakta nyata, bukti nyata bagaimana kebohongan-kebohongan itu dibangun oleh Jokowi selama menjabat,” tukasnya.

Ia menekankan bahwa fakta tersebut tidak bisa dibantah oleh ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.

“Beban berat. Kita melihat bagaimana pemerintah ini sangat terbeban berat untuk memenuhi APBN kita karena beban pembayaran utang sudah sangat besar di APBN kita,” jelasnya.

Baca Juga

Ahli TPPU Kupas Tuntas ‘Pola Mengerikan’ Dugaan Pencucian Uang Kasus Eks Jampidsus!

Dalam hitung-hitungannya, satu tahun harus dialokasikan hampir Rp900 triliun atau Rp800 triliun lebih hanya untuk membayar pokok utang dan bunga.

“Sekarang bertambah lagi utang kereta api cepat menjadi beban APBN, inilah fakta yang tidak bisa dibantah,” imbuhnya.

Fedinand Sentil Pendukung Jokowi

Ferdinand turut menanggapi pihak-pihak yang, menurutnya, masih memiliki pandangan berbeda mengenai pembiayaan proyek tersebut.

“Jadi kalau ada pendukung-pendukung Jokowi yang masih menyatakan, ini bukan beban APBN, ini bukan APBN, ini B2B, kalian itu semua. Ini sudah fakta,” terangnya.

Baca Juga

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia ‘Menyesal’ Dulu Anggap Jokowi Seperti Malaikat Turun dari Langit!

Kata dia, penggunaan APBN merupakan pilihan yang diambil untuk menghindari dampak yang lebih besar.

“APBN kita akan terbebani kembali karena andai ini tidak diambil oleh APBN, maka dampaknya terhadap Indonesia akan jauh lebih besar,” Ferdinand menuturkan.

“Ini solusi yang pahit untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Dan ini jelas-jelas adalah ulah kebijakan Jokowi yang telah merusak bangsa Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh, Ferdinand menegaskan akan terus mendorong pertanggungjawaban terhadap Jokowi melalui jalur hukum maupun politik.

Baca Juga

Dianggap Menyesatkan Usai Sebut Telur Bikin Bisulan, Respon Sudaryono: Saya Sengaja Pancing Ahli Gizi!

“Saya akan tetap mengejar pertanggung jawaban Jokowi secara hukum, secara politik atas kejahatan dalam jabatan yang dilakukannya setelah 10 tahun memerintah di negara ini. Tunggu saja,” kuncinya.