Gawat! Media Australia Ungkap Krisis Kepercayaan Pasar Terhadap Pemerintahan Prabowo

DEMOCRAZY.ID – Media asal Australia, The Australian, menerbitkan laporan khusus yang mengkritisi kondisi perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam artikel berjudul “How Prabowonomics’ Spell Was Broken”, koresponden Asia-Pasifik Amanda Hodge menilai kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai Prabowonomics mulai mengalami kemunduran.

Laporan tersebut mengawali pembahasannya dengan pernyataan Prabowo yang menyebut ekonomi bukanlah ilmu yang rumit dan bahkan mengibaratkan pengelolaan ekonomi negara sesederhana mengelola warung kopi.

Menurut artikel itu, pernyataan tersebut muncul ketika kondisi ekonomi Indonesia tengah menghadapi berbagai tekanan.

The Australian menyoroti sejumlah indikator ekonomi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya harga pangan, hingga hilangnya puluhan ribu lapangan kerja pada semester pertama 2026.

Artikel tersebut juga mengaitkan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dengan meningkatnya kekhawatiran pelaku pasar terhadap independensi bank sentral.

Selain itu, media tersebut mengutip hasil survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Menurut laporan itu, kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Meski demikian, The Australian juga menegaskan bahwa Indonesia belum berada dalam situasi krisis seperti krisis Asia 1997–1998.

Artikel tersebut menyebut fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, antara lain karena tingkat utang yang dinilai terkendali, sektor perbankan yang lebih kuat, serta cadangan devisa yang lebih baik dibanding masa lalu.

Dalam analisisnya, Amanda Hodge menyebut tantangan utama bukan semata kondisi fundamental ekonomi, melainkan menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah.

Artikel juga mengangkat keluhan sejumlah pelaku usaha asing mengenai kepastian regulasi dan iklim investasi di Indonesia.

Di sisi lain, laporan tersebut mengakui bahwa visi Prabowo untuk meningkatkan peran negara dalam pengelolaan sumber daya demi mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045 merupakan tujuan yang dapat dipahami.

Namun, The Australian berpendapat kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kepastian hukum, transparansi, serta independensi lembaga ekonomi agar kepercayaan investor tetap terjaga.

Artikel terkait lainnya