‘Jawa Barat, KDM, dan Stigma Islamofobia’
DEMOCRAZY News
8 Juni 2026 12:20 pm
.
4 menit membaca
KDM dan Polemik Islamofobia di Jabar
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) baru beberapa bulan memimpin rentetan kebijakannya sudah memantik kecaman keras dari kalangan ulama.
Ketua Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat, Ustaz Asep Syarifuddin, secara terbuka menuding KDM bersikap islamofobia, fobia terhadap Islam, dalam sejumlah kebijakan strategis yang menyentuh langsung kehidupan umat Islam di provinsi dengan jumlah Muslim terbesar di dunia itu.
Tudingan itu disampaikan Ustaz Asep dalam wawancara panjang di kanal YouTube Alfian Tanjung, Sabtu (6/6/2026).
“Wajar kalau masyarakat menduga ini bagian dari fobia terhadap Islam. Kalau tidak, apa urgensinya?” tegasnya.
Mengganti yang Mulia dengan yang Biasa
Kebijakan pertama yang menjadi sorotan adalah penggantian nama Rumah Sakit Al Ihsan, milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi Welas Asih.
Bagi Ustaz Asep, langkah ini bukan sekadar urusan nama, melainkan soal nilai.
Dalam teologi Islam, ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama, di atas Islam dan iman.
Konsep itu termaktub dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika Malaikat Jibril mengedukasi Rasulullah tentang pilar-pilar agama.
“Menggantikannya dengan Welas Asih jelas tidak setara. Jangankan lebih baik, selevel pun tidak,” ujarnya.
KDM berdalih penggantian nama diperlukan karena ada kasus korupsi yang melibatkan salah satu pihak terkait rumah sakit tersebut.
Namun Ustaz Asep membantah keras. RS Al Ihsan didirikan oleh enam tokoh,dari kalangan MUI, DMI, dan DPRD Jawa Barat.
Yang terjerat korupsi hanyalah satu orang pejabat pemerintah provinsi, bukan satu pun dari kalangan ulama pendirinya.
“Kalau logikanya begitu, kenapa nama Provinsi Jawa Barat tidak diganti? Bupati Purwakarta sebelum KDM pun pernah tersandung korupsi,” sindirnya tajam.
Memperparah, penggantian nama dilakukan melalui SK gubernur secara sepihak tanpa Peraturan Daerah, tanpa melibatkan DPRD.
Ustaz Asep mengaku telah mendatangi DPRD Jawa Barat untuk menyuarakan penolakan, namun aspirasinya tidak digubris.
KDM bahkan, menurut Ustaz Asep, sempat menarasikan bahwa pihak yang menolak adalah orang-orang dari luar Jawa Barat.
“Saya orang Bandung. Nama saya pun Asep, lebih Sunda dari nama dia,” sergahnya.
Sekolah Islam Dimatikan Pelan-pelan
Kritik berikutnya mengarah pada kebijakan pendidikan.
KDM memutuskan untuk memaksimalkan kapasitas kelas di sekolah negeri hingga 50 siswa per ruang, jauh melampaui batas Permendikbud yang menetapkan 32 siswa untuk SD dan 34 untuk SMP/SMK.
Dampaknya segera terasa: sekolah-sekolah swasta kehilangan murid.
Dan sekolah swasta yang paling banyak di Jawa Barat adalah milik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dua ormas Islam terbesar di tanah air.
“Dengan kebijakan ini, sekolah-sekolah Islam swasta perlahan mati. Ini apa yang dicari?” tanya Ustaz Asep.
Kebijakan itu, tambahnya, diambil secara sepihak, mengabaikan arah kebijakan Menteri Pendidikan yang justru merupakan tokoh Muhammadiyah dan Persis.
Salam Tidak Dijawab Salam
Sebuah video yang beredar di aplikasi pesan menunjukkan sejumlah siswa mengucapkan salam kepada seorang figur dewasa, namun tidak mendapat balasan wa’alaikumussalam. Bagi Ustaz Asep, kejadian itu bukan hal sepele.
“Menjawab salam itu wajib hukumnya. Assalamualaikum bukan sekadar basa-basi, ia adalah doa, bermakna khusus, hanya untuk sesama Muslim. Tidak bisa digantikan dengan ucapan lain,” jelasnya.
12.000 Pesantren di Ujung Tanduk
Di balik gebyar konten dan keliling daerah, Ustaz Asep menyoroti satu hal yang jarang dibicarakan: pencabutan atau pengurangan dana hibah bagi lembaga-lembaga Islam.
Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak secara nasional, lebih dari 12.000 lembaga, belum termasuk ratusan ribu masjid dan sekolah Islam.
“Pemerintah harus hadir. APBD Jawa Barat puluhan triliun. Kalau ada lembaga yang bermasalah, evaluasi lembaga itu, jangan semua pesantren dipukul rata,” tegasnya.
Ia mendorong DPRD Jawa Barat untuk mendalami apakah langkah ini murni penegakan aturan, atau ada motif yang lebih jauh.
Bayangan Purwakarta
Rekam jejak KDM semasa menjabat Bupati Purwakarta dua periode turut menjadi rujukan. Purwakarta dikenal sebagai kota santri dengan populasi Muslim di atas 99 persen.
Namun di masa kepemimpinan KDM, kota itu diwarnai pembangunan patung-patung di berbagai sudut, serta narasi-narasi yang dinilai para ulama setempat bertentangan dengan nilai keislaman.
“Kebijakannya waktu di Purwakarta saja sudah bermasalah menurut para ulama. Sekarang dia memimpin Jawa Barat, dampaknya jauh lebih luas dan jauh lebih dalam,” ujar Ustaz Asep.
Gubernur atau Kandidat?
Di balik semua kritik itu, Ustaz Asep menyimpan satu kegelisahan yang lebih besar: KDM tampak tidak sedang memerintah, melainkan sedang berkampanye.
“Dia seperti tidak sedang bekerja sebagai gubernur, tapi sedang membangun karir untuk jabatan politik yang lebih tinggi. Harusnya amanah sebagai gubernur ditunaikan dulu dengan benar,” katanya.
“Yang naik hanya rating YouTube-nya. Masyarakat Jawa Barat belum mendapat apa-apa yang substansial.”
Jawa Barat adalah provinsi dengan umat Islam terbesar di dunia, lebih besar dari Malaysia, lebih besar dari Saudi Arabia. Provinsi ini menyumbang seperlima dari seluruh persoalan Indonesia.
Bagi Ustaz Asep, memimpin Jawa Barat bukan sekadar jabatan administratif, ia adalah amanah peradaban. Dan amanah itu, menurutnya, belum ditunaikan.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi atas kritik-kritik yang dilontarkan.
[FULL VIDEO]
Sumber: JakartaSatu
Artikel terkait lainnya
