Rocky Gerung Sentil Gibran: Lebih Elegan Kalau Bilang ‘Saya Tidak Layak Lagi Jadi Wapres’!
DEMOCRAZY News
10 Oktober 2026 8:41 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rocky Gerung, buka suara mengenai nasib Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara persyaratan pendidikan putra sulung Jokowi tersebut.
Rocky menilai persoalan itu berpotensi terus bergulir dan memicu perdebatan politik di ruang publik.
Ia menyinggung kemungkinan berlanjutnya proses di parlemen serta mengingatkan masyarakat sipil agar mengawal perkembangan perkara tersebut.
Dikatakan Rocky, salah satu jalan untuk meredam polemik adalah kesadaran moral Gibran dalam menyikapi pertimbangan hukum yang muncul dalam putusan MK.
Rocky Sebut Polemik Gibran Bisa Berlanjut
Rocky mengatakan, penggunaan istilah hukum dalam membaca putusan MK dapat memengaruhi cara publik memahami persoalan yang menyangkut kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
“Ini penggunaan istilah itu yang menentukan nasib opini publik, opini publik dimain-mainkan. Hanya dengan upaya untuk menyelamatkan kesempatan sempit untuk masih mencari bukti supaya Gibran masih punya hak untuk jadi wakil presiden” ujar Rocky, Sabtu (10/10/2026).
Ia memperkirakan polemik tersebut belum akan segera berakhir.
Rocky juga menyoroti kemungkinan persoalan itu kembali menjadi perdebatan ketika memasuki ranah parlemen.
“Jadi sekali lagi, masalah ini akan jadi panjang karena tadi Mahkamah Konstitusi mengirimkan paket yang sebetulnya sudah final tapi begitu dibuka di DPR dibongkar lagi,” tukasnya.
Rocky kemudian menyinggung kepentingan politik yang menurutnya dapat memengaruhi dinamika setelah putusan MK.
“Kenapa? Ya di situ ada kepentingan. Maka Mahkamah Konstitusi dia punya kepentingan untuk tukar tambah politik,” imbuhnya.
Rocky memperkirakan perdebatan tersebut dapat berlangsung selama beberapa pekan ke depan.
“Maka saya kira problem-problem ini masih akan berlanjut mungkin 10, 12 minggu. Dan pada saat yang sama, demagogi politik mulai berlangsung. Akan ada meme,” ucap dia.
Isu Legitimasi dan Kedatangan Jokowi ke Kertanegara
Rocky juga menggambarkan kemungkinan munculnya beragam narasi politik di tengah perdebatan mengenai kedudukan Gibran.
“Presiden punya pasangan ilegal. Presiden tidak mampu untuk memutuskan karena masih tergantung pada rezim sebelumnya,” jelasnya.
Ia turut menyinggung berbagai tafsir yang berkembang mengenai kedatangan Jokowi ke Kertanegara.
Rocky menyebut peristiwa itu bisa memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
Baca Juga
“Lalu timbul interpretasi macam-macam, kenapa Pak Jokowi datang ke Kertanegara? Mau nego, mau menekan, mau mengingatkan perjanjian politik,” ungkapnya.
Kata Rocky, beragam tafsir tersebut berpotensi kembali memengaruhi opini publik dalam membaca pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
“Akibatnya, opini publik muncul lagi di situ ada kesempatan untuk mempermainkan lagi rasio desidendi tadi. Jadi sebetulnya mahkamah juga secara tidak sengaja mengirimkan kegelisahan publik,” timpalnya.
Rocky Minta Masyarakat Sipil Kawal DPR
Rocky menegaskan bahwa persoalan tersebut pada akhirnya dapat memasuki ranah parlemen.
Karena itu, ia menilai masyarakat sipil perlu ikut mengawal proses politik agar tidak menjauh dari pertimbangan hukum dan prinsip moral.
“Nah saya balik pada soal tadi bahwa yang saya terangkan tadi lewat jalan pikiran saya yang normatif yang positif,” Rocky menekankan.
Ia kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan positif bukan berarti semua hal yang sudah berlangsung otomatis benar, melainkan proses politik yang menurutnya akan berujung di parlemen.
“Positif bukan artinya benar positivistik yang sudah ada adalah proses itu pada akhirnya tiba di parlemen dan harus tiba di situ,” bebernya.
Rocky kembali menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses tersebut.
“Nah tugas masyarakat sipil adalah mengepung DPR dengan pikiran atau bahkan dengan massa supaya moral dari rasio desidendi itu tidak berubah menjadi politiko desidendi Itu prinsipnya,” imbuhnya.
Rocky Berharap Gibran Memiliki Kesadaran Moral
Rocky membayangkan Gibran mengambil sikap dengan mempertimbangkan makna pertimbangan hukum dalam putusan MK.
“Sangat elegan kalau Gibran bilang saya mengerti bahwa rasio desidendi itu artinya saya tidak layak lagi. Kesadaran moral dari Gibran itu yang kita inginkan itu. Tapi mungkin itu 0,7 persen,” sesalnya.
Rocky juga menggambarkan bagaimana tekanan opini publik dapat meningkat apabila proses delegitimasi politik terus berlangsung.
“Tapi kalau proses delegitimasi berlangsung panjang 0,5 bisa jadi 20 persen dalam 2 hari, lalu jadi 80 persen dalam 3 hari, jadi 100 persen sebelum tanggal 20,” timpalnya.
Ia kembali mengandaikan Gibran menerima pertimbangan hukum tersebut sebagai dasar untuk mengakhiri pertikaian politik.
“Gibran bilang, saya mengerti. rasio desiden di itu. Walaupun saya tidak punya ijazah, tapi saya mengerti rasio desiden itu. Nah di situ dia jadi noble. untuk menghentikan percekcokan politik,” terangnya.
Lebih jauh, Rocky menegaskan bahwa pandangan yang disampaikan merupakan pendapat pribadinya, bukan sikap resmi lembaga Wantimpres.
“Itu poin dari saya. Dan saya terangkan itu sekali lagi sebagai anggota wantimpres tidak mewakili pikiran dewan karena setiap anggota punya hak untuk menerangkan pikirannya sendiri,” tandasnya.
“Saya anggota Dewan Pertimbangan Presiden, bukan Dewan Pertimbangan Wakil Presiden,” kuncinya.
darurat demokrasidemocrazydemocrazy.idgibran mundurgibran rakabuminghukum tata negaraistana negarakrisis legitimasipemakzulan gibranpengkritik istanapolitik nasionalrocky gerungskandal politiksorotan publiktidak layak jadi wapres
Artikel terkait lainnya
