Rizal Fadillah Semprot Prabowo, Jokowi, dan Gibran: Indonesia Kini Malah Tambah Gelap!
DEMOCRAZY News
7 Juni 2026 2:10 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Rizal Fadillah, blak-blakan bicara terkait kondisi pemerintahan saat ini.
Ia menganggap bahwa pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden ke-7 RI Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto belum membawa perubahan bagi masyarakat.
Dikatakan Rizal, berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan publik justru masih terus berlangsung, bahkan disebut semakin memburuk.
Pergantian Pemerintahan Tidak Ubah Keadaan
Rizal menekankan bahwa pergantian pemerintahan tidak otomatis menghadirkan perubahan yang diharapkan masyarakat.
“Berganti pemerintahan tidak mengubah gelap menjadi terang. Yang terjadi justru bertambah gelap,” ujar Rizal, Minggu 7 Juni 2026.
Baca Juga
Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang pernah merespons kritik mengenai istilah “Indonesia Gelap”.
“Meski Presiden Prabowo mengecam orang yang mengkritik pemerintahannya dan memberi predikat Indonesia gelap, namun perubahan ke arah yang lebih baik tidak dirasakan oleh rakyat,” ucapnya.
Lanjut Rizal, istilah tersebut pertama kali muncul dari kalangan mahasiswa dan bukan berasal dari kelompok oposisi politik.
“Prabowo lupa yang menyebut Indonesia gelap pertama kali adalah mahasiswa, bukan lawan politik. Artinya murni perasaan keadilan bukan kepentingan,” tegasnya.
Singgung Pengaruh Jokowi
Dalam pandangannya, salah satu penyebab persoalan bangsa belum terselesaikan adalah masih kuatnya pengaruh Jokowi dalam pemerintahan.
“Kegelapan itu karena terang-terangan Jokowi masih hidup dan menguasai. Masih bisa mengatur orang-orang di Kabinet dan mengendalikan aparat,” tukasnya.
Rizal kemudian melontarkan sejumlah tudingan terkait berbagai persoalan yang menurutnya belum terselesaikan hingga saat ini.
“Perlindungan atas berbagai kejahatannya masih kuat. Korupsi aman, ijazah palsu terjaga, kebohongan tidak dihentikan, pengkhianatan leluasa, pemerasan berlanjut, dan penggelapan bertambah kelam,” bebernya.
Baca Juga
Ia bahkan menyebut Jokowi sebagai sumber berbagai keruwetan yang masih terjadi.
“Jokowi penyebab negeri ini tetap berputar dalam ruwet abadi,” lanjutnya.
Tidak berhenti di situ, Rizal juga mengkritik gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilainya belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.
“Prabowo bukan tipe pendobrak. Keberanian hanya menggebrak. Tidak becus memerintah, mengatasi kesengsaraan rakyat cukup dengan berjoget melalui program pencitraan MBG dan KMP,” timpalnya.
Baca Juga
Ia turut menaruh perhatiannya pada sejumlah aktivitas Presiden yang menurutnya tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini.
“Prabowo marah ketika disebut gagal padahal fakta Indonesia semakin parah. Rupiah melemah dan rakyat terbuang menjadi sampah. Sementara dirinya dan para pejabat hidup mewah,” bebernya.
Posisi Gibran Jadi Perhatian
Bukan hanya Jokowi dan Prabowo, Rizal juga mengkritik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mempertanyakan kapasitas dan kontribusi Gibran dalam pemerintahan.
“Gibran Wakil Presiden paling mengerikan. Tidak jelas pendidikan serta produk dari kecurangan. Moralitas memalukan dan sama sekali tidak memberi kemashlahatan,” terangnya.
Rizal bahkan menggambarkan Gibran sebagai figur yang tidak memiliki peran signifikan dalam pemerintahan.
“Gibran adalah boneka di lemari pajangan. Negara rugi besar telah mengalokasikan anggaran,” katanya.
Serukan Langkah Konstitusional
Lebih jauh, Rizal menilai kondisi Indonesia tidak akan berubah selama tiga tokoh tersebut masih menjadi bagian dari persoalan yang disebutnya sebagai “tiga ruwet”.
“Untuk perbaikan ke depan maka tiga ruwet di atas harus dihilangkan. Ini keniscayaan untuk memulai membangun kepercayaan dan kesejahteraan,” jelasnya.
Ia kemudian menyampaikan pandangannya mengenai langkah yang menurutnya dapat ditempuh melalui jalur konstitusional.
“Sesungguhnya sulit untuk mencari pilihan, selain jalan lurus Konstitusi, tangkap dan adili Jokowi, makzulkan Prabowo Gibran,” tegas Rizal.
Baginya, langkah tersebut diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
“Selanjutnya terserah kepada seluruh rakyat Indonesia untuk merebut ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Konsisten berjuang untuk menjadikan manusia yang adil dan beradab. Bukan manusia-manusia zalim dan biadab,” kuncinya.
Sumber: Fajar
Artikel terkait lainnya
