PSI Kritik Standar Ganda Publik: Pertanyakan Alasan Megawati dan Prabowo Disanjung, Sementara Jokowi Di-Cap Negatif

DEMOCRAZY.ID – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, mengkritik keras sikap publik yang dinilainya menerapkan standar ganda terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pembelaan ini dilontarkan menyusul pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyindir adanya mantan pejabat negara yang belum mampu menjadi negarawan sejati karena masih terobsesi dengan kekuasaan dan pemilu.

Dedy menilai, langkah politik Jokowi yang belakangan aktif bersafari ke berbagai daerah tidak berbeda dengan elite partai politik lainnya.

Menurutnya, tokoh-tokoh besar seperti Megawati Soekarnoputri, SBY, hingga Presiden RI Prabowo Subianto juga secara aktif merancang strategi politik menuju Pemilu 2029.

“Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P jelas sudah mempersiapkan strategi internal bagaimana menghadapi pemilu 2029. SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat jelas sudah menyiapkan semacam strategi jitu dalam menghadapi pemilu 2029,” tulis Dedy melalui akun X pribadinya, dikutip Kamis (15/10/2026).

Baca Juga

Analis Politik Nazlira Alhabsy Buka-Bukaan: Prediksi Cuma Dua Partai Ini Bakal ‘Tolak’ Impeachment Gibran

“Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI tentu saja ngga tinggal diam dalam urusan pemilu 2029, beliau pastinya sudah mempersiapkan diri untuk terpilih kembali,” tambahnya.

Dedy merasa heran dengan narasi publik yang dinilainya kerap menyudutkan Jokowi.

Menurutnya, aktivitas politik Jokowi selalu dilabeli negatif sebagai sosok yang haus kekuasaan, sedangkan pergerakan tokoh lain dianggap hal yang lumrah.

“Sementara di sudut lain ada Jokowi yang dicap sebagai seorang yang tidak memenuhi kategori “Negarawan” karena dianggap terlalu sibuk memikirkan pemilu 2029,” ujar Dedy.

Baca Juga

Analis Politik Ismail Fahmi Beberkan ‘4 Skenario’ Pemakzulan Gibran, Opsi Status Quo Dinilai Paling Berpeluang Terjadi!

“Jokowi dicap sebagai seorang yang haus kekuasaan, sementara Mega, SBY, Prabowo kesannya tidak,” tegasnya.

Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P jelas sudah mempersiapkan strategi internal bagaimana menghadapi pemilu 2029 ✅

SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat jelas sudah menyiapkan semacam strategi jitu dalam menghadapi pemilu 2029 ✅

Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI tentu saja ngga tinggal diam dalam urusan pemilu 2029, beliau pastinya sudah mempersiapkan diri untuk terpilih kembali ✅

Sementara di sudut lain ada Jokowi yang dicap sebagai seorang yang tidak memenuhi kategori “Negarawan” karena dianggap terlalu sibuk memikirkan pemilu 2029.

Baca Juga

Bongkar Tabir di Balik Layar Pemilu! Gus Miftah Buka Rahasia: Bukan Jokowi Yang Minta Gibran Jadi Cawapres?

Jokowi dicap sebagai seorang yang haus kekuasaan, sementara Mega, SBY, Prabowo kesannya tidak ❌

Kira-kira kenapa begitu bro @_Sadewa__ ❓

Padahal kita sama-sama tau bahwa tokoh-tokoh nasional dan para mantan Presiden itu kalau ngga mikirin pemilu mendatang, lalu apa yang mereka pikirkan 🤔

Apakah hanya melukis, main bunga, atau naik kuda 🏇

Baca Juga

Analis Politik Rizal Fadillah Prediksi ‘Gibran Lengser’ Pada 2027: Sinyal Kematian Dinasti Politik Jokowi?

Kenapa pula hanya Jokowi yang dicap ngga negarawan, sementara yang lain kesannya negarawan 🤭

Ini bertanya ya…..

@arifbalikpapan1 juga boleh ikut memberikan pencerahan, siapa tau kita bisa sama-sama belajar sebagai anak bangsa ✌

— Dedy Nur (@DedynurPalakka) October 15, 2026

Baca Juga

Guru Besar FH UI Tegaskan Wapres Tidak Bisa Menjabat Tanpa Ijazah Sama Sekali!

Sebelumnya, saat memberikan orasi ilmiah dalam perayaan Dies Natalis ke-68 FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Rabu (14/10/2026), SBY menyinggung perbedaan mendasar antara seorang politisi dan negarawan.

SBY menilai politisi cenderung berfokus pada kemenangan pemilu jangka pendek.

“Kalau presiden, gubernur, wali kota, bupati, berpikir semoga terpilih kembali. Anggota DPR, DPRD, DPD pasti berpikir terpilih kembali. Itu tidak salah. itulah politisi,” kata SBY.

Baca Juga

Karhutla Kaltim-Kalteng Makin Parah, Prabowo dan Gibran Didesak Segera Pindah Berkantor ke IKN!

Namun, SBY menekankan bahwa seorang negarawan sejati seharusnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun partai politiknya.

“Negarawan harus memikirkan hal-hal jauh di masa depan. Stateman itu tak harus mantan presiden. Bukan semua bisa jadi negrawan. Country over party. Country first. Jangan pula dibalik, jangan partai politik diutamakan sementara negara belakangan, wrong,” tegas SBY.