MA Batalkan Suket Gibran, Mahfud MD Desak Dua Lembaga Ini Diproses Pidana!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, merespons tegas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi dan membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Setara SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Melalui unggahan di akun X (sebelumnya Twitter) pribadinya, Mahfud menegaskan bahwa amar putusan MA tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang sangat jelas.

Terkait status sosiologis dan implikasi ketatanegaraan Gibran sebagai orang nomor dua di Indonesia, Mahfud menyerahkan sepenuhnya pada proses kalkulasi politik di lembaga legislatif.

“Vonis MA yg membatalkan Suket Setara SMA untuk Gibran sudah jelas,” tulis Mahfud, Jumat (30/10/2026).

“Follow up atas jabatannya sbg Wapres terserah kpd politik, mau pilih jalan yang mana,” ujarnya.

Baca Juga

MA Batalkan Suket SMA Gibran, Mahfud MD Buka Suara Soal Nasib Jabatan Wapres!

Kendati demikian, pakar hukum tata negara tersebut menggarisbawahi bahwa aspek pembuatan dokumen dan dugaan manipulasi aturan wajib ditindaklanjuti secara pidana.

Ia mendesak agar aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dit.

Dikdasmen).

“TETAPI pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) hrs diproses scr pidana. KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa,” pungkasnya.

Baca Juga

Dokumen yang Dipamerkan Kubu Gibran Justru Perjelas Putusan MK: Nilai Bahasa Inggris E8 ‘Tak Penuhi Syarat’ Masuk SMA di Singapura!

Vonis MA yg membatalkan Suket Setara SMA utk. Gibran sdh jelas. Follow up atas jabatannya sbg Wapres terserah kpd politik, mau pilih jalan yang mana. TETAPI pembuatan Suket dan penyelundupan pasal 18 ayat (3) hrs diproses scr. pidana. KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 30, 2026

Secara terpisah, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana, meluruskan spekulasi publik terkait langkah organisasinya yang memilih melakukan aksi walkout dan mencabut gugatan suket penyetaraan pendidikan Wapres Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan yang menempatkan Dirjen Diksus Kemendikdasmen sebagai tergugat itu sebelumnya diajukan oleh praktisi hukum Mercy Sihombing pada 15 Juli 2026.

Baca Juga

Kasasi MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah, Denny Indrayana Desak Segera Mundur!

Denny menegaskan bahwa pencabutan gugatan administrasi di PTUN tersebut murni merupakan langkah taktis dan bagian dari perlawanan hukum yang terukur, bukan pertanda mundur.

“Mencabut PTUN itu adalah bagian dari strategi yang kami anggap tepat dan benar, tetapi kami terus jalan,” ujar Denny kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

Denny menepis tudingan miring yang menyebut timnya gentar atau berada di bawah tekanan pihak tertentu.

Ia bahkan membongkar fakta bahwa di tengah pengawalan kasus ini, dirinya kembali menghadapi ancaman kriminalisasi oleh kepolisian.

Baca Juga

Guncang Panggung Politik! Hasto Buka-Bukaan Soal Sisi Gelap Jokowi, Singgung ‘Abuse of Power’ dan Pesan Megawati

“Tidak, kita maju terus, tidak mundur satu langkah pun, bahkan meskipun hari Selasa saya sedang diperiksa di Jakarta Selatan. Saya diancam kriminalisasi lagi, enggak ada masalah. Maju terus. Kriminalisasi adalah bagian dari risiko perjuangan,” tuturnya.

Sebagai pembuktian atas konsistensi perjuangan konstitusional tersebut, Denny membeberkan serangkaian langkah ofensif yang langsung dijalankan timnya.

Pasca-pencabutan di PTUN, tim hukum mendatangi Kantor DPP PKS untuk beraudiensi, serta mengirimkan berkas konsolidasi ke seluruh partai politik, fraksi parlemen, hingga elemen masyarakat sipil (civil society).

Selain itu, pihaknya kini tengah merampungkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas gugatan KPU yang sebelumnya diinisiasi oleh pejuang hukum Subhan Palal.

Baca Juga

Laskar Cinta Jokowi Puji Wapres: Nilai Gibran E Itu Excellent, C Clever dan B Briliant!

“Tadi saya sudah bicara dengan Pak Subhan Palal, gugatan yang KPU kita PK ya, apa novumnya? Tunggu tanggal mainnya, tapi segera kita akan PK,” jelas Denny.

Tidak berhenti di situ, proses pengawasan etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipastikan tetap berjalan.

Pihaknya juga melayangkan surat resmi ke kementerian terkait dengan tembusan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Di akhir keterangannya, Denny mengimbau publik agar tidak terjebak dalam perdebatan sempit mengenai fisik dokumen ijazah semata.

Baca Juga

MA Putuskan Suket SMA Tidak Sah, PDIP Kembali Layangkan Desakan Agar Gibran Segera Mundur!

Ia mengingatkan ada substansi pelanggaran yang jauh lebih masif terhadap keadilan Pemilu.

“Kita ini dari tadi membara ijazah-ijazah-ijazah. Jangan lupa itu mengalihkan isu utama. Isu utamanya, ijazah yes, tapi sebenarnya yang paling penting adalah cacat manipulatif penyelundupan Pasal 18 ayat 3. Itu kejahatan pemilu yang lebih mengganggu rasa keadilan kita,” katanya.