Jimly Asshiddiqie Bongkar Catur Politik Prabowo, Awalnya Jokowi Ingin Ganjar Cawapres: Gibran Enggak Ada, Jauh!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie membongkar dinamika dan kalkulasi politik rumit di balik keputusan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Jimly mengungkapkan, nama Gibran sejatinya bukan pilihan tunggal sejak awal.

Sejumlah nama dengan elektabilitas papan atas, seperti Menteri BUMN saat itu Erick Thohir serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sempat menjadi figur terkuat dalam bursa cawapres Prabowo.

Selain itu, persaingan juga diwarnai bursa Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Dalam peta survei saat itu, posisi Erick dan Khofifah jauh melampaui Gibran.

Baca Juga

Senayan Memanas! Gerakan Hak Angket, Tuntutan Mundur, Hingga Pelaporan Pidana Gibran Pasca Putusan MK

“Kalau kita lihat-lihat dari luar dia, itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erick untuk calon bakal cawapres. Erick paling tinggi. Gibran enggak ada jauh. Nomor satu Erick, nomor dua itu Khofifah,” ujar Jimly dalam keterangannya, dikutip Senin (12/10/2026).

Jimly menggambarkan perburuan figur cawapres tersebut ibarat permainan catur yang dipengaruhi oleh konstelasi dukungan parpol dan perebutan basis pemilih di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bahkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) awalnya sempat memperhitungkan skenario penggabungan Prabowo dan Ganjar Pranowo.

“Yang dia pikir itu Ganjar jadi wakilnya Prabowo, kan gitu. Dia blusukan ke sawah. Menteri pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama gubernur,” kata Jimly.

Baca Juga

Isu Lengserkan Gibran Memuncak, Jimly Asshiddiqie Ungkap Rahasia Politik Jokowi dalam Pencalonan Sang Anak

Namun, peta politik berubah drastis setelah PDIP mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres berpasangan dengan Mahfud MD.

Langkah politik kian terakselerasi usai MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada Oktober 2023 yang meloloskan batas usia syarat pencalonan bagi kepala daerah.

Jimly mempertanyakan munculnya inisiatif awal pengusungan Gibran sebelum putusan MK rampung dibacakan.

“Nama Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Benar itu. Tapi coba kenapa ada inisiatif dari misal-misalnya PSI atau kelompok-kelompok ini?” ujarnya.

Baca Juga

Eks Waketum Projo Desak Jokowi dan Iriana Minta Gibran Mundur, Singgung Moral dan Etika!

Pascaputusan MK, Prabowo beserta seluruh parpol anggota koalisi—dengan Golkar sebagai salah satu yang terdepan—langsung bersepakat menyungsi Gibran.

Jimly menilai, konsensus kilat antarparpol tersebut tak lepas dari faktor pengaruh Jokowi di dalam koalisi pemerintahan.

“Begitu ada keputusan bahwa umur boleh di bawah 40, nah dia berpikir-pikir, boleh juga ini. Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan,” kata Jimly.

“Sekali lagi karena budaya. Karena faktor Jokowi. Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi,” sambungnya.

Baca Juga

PKS Bongkar Cacat Hukum Pemilu! Sebut PKPU 19/2023 ‘Janggal’ Karena Pengecualiannya Sangat Spesifik

Menanggapi berbagai tudingan dan wacana pemakzulan (impeachment) yang belakangan kembali mencuat di parlemen terkait legalitas pencalonan Gibran, Jimly menekankan bahwa seluruh rangkaian proses tersebut merupakan bagian dari perkeliruan manuver elite yang akhirnya telah disahkan oleh suara rakyat di TPS.

“Jadi mau nyalahin siapa? Ini kan hanya permainan politik, aktor kekuasaan itu. Ya sudah serahkan kepada hakim tertinggi ialah rakyat di TPS, ternyata menang pula nih,” kata Jimly.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa penunjukan Gibran sebagai pendampingnya murni merupakan keputusan dan tanggung jawab politik pribadinya, bukan dikendalikan oleh tekanan politik dinasti.

“Ada yang mengatakan, wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal panglima besar kita waktu perjuangan, umurnya 29 tahun, menjadi panglima besar, mimpin perang melawan penjajah,” ujar Prabowo.

Baca Juga

Video Celingak-Celinguk Gibran Kembali Disorot, Politikus PDIP Sentil Adab dan Polemik Ijazah SMA

“Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih,” tegas Prabowo.

Prabowo menepis tudingan negatif politik dinasti dan menilai keterlibatan generasi muda dalam estafet kepemimpinan nasional sebagai bentuk pengabdian patriotik.

“Kalau dinasti Merah Putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya?” pungkasnya.

Baca Juga

Jokowi Mulai Realistis Soal Karier Politik Gibran, Pengamat: Jangankan 2 Periode, Gibran Tidak Dimakzulkan Saja Sudah Bagus