Internal NU Membara! Munas Jelang Muktamar Berakhir Ricuh, Pejabat Organisasi Terbelah
DEMOCRAZY News
23 Juni 2026 1:40 pm
.
4 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Jalannya rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 yang berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, diwarnai ketegangan emosional yang cukup tinggi pada Senin (22/6/2026).
Rapat pleno yang mengagendakan penentuan lokasi Muktamar NU ke-35 tersebut sempat memanas hingga memicu kericuhan antarpeserta sidang.
Suasana forum mulai tidak kondusif setelah muncul anggapan di tengah persidangan bahwa lokasi Muktamar NU telah ditetapkan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri.
Aksi protes yang mulanya berupa adu argumen verbal berujung pada tindakan saling dorong antarpeserta di dalam ruangan.
Situasi yang sempat tidak terkendali ini memaksa petugas keamanan internal turun tangan langsung untuk menenangkan massa dan mengendalikan keadaan.
Setelah situasi kembali kondusif, jalannya sidang pleno akhirnya dapat dilanjutkan kembali.
Rekaman video yang memperlihatkan detik-detik kericuhan dalam penentuan lokasi Muktamar tersebut langsung viral dan menjadi sorotan tajam netizen di berbagai platform media sosial.
Banyak kalangan menyayangkan terjadinya insiden tersebut, mengingat organisasi NU sangat lekat dengan citra para pemuka agama dan kalangan santri yang dikenal santun serta mengedepankan akhlakul karimah.
Dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang melakukan protes keras, di mana salah satu figur yang diduga terlibat dalam aksi protes tersebut adalah Sulaiman Tanjung yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU.
👇👇
Lihat postingan ini di Instagram
Klarifikasi PBNU: Murni Kesalahpahaman
Menanggapi insiden yang mencoreng jalannya pleno, Rais Syuriyah PBNU Kalimantan Timur, Muhammad Ali Kholil, memberikan klarifikasi seusai persidangan.
Dirinya menegaskan bahwa kericuhan tersebut murni dipicu oleh adanya distorsi informasi dan kesalahpahaman antarpeserta di dalam forum.
“Kesalahpahaman saja. Tentang tempat Muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo, padahal masih belum karena ini nanti masih akan dibahas di internal PBNU,” ujar Ali Kholil.
Baca Juga
Ali menambahkan, hingga saat ini struktur kepengurusan tingkat pusat belum mengeluarkan surat keputusan resmi ataupun keputusan final mengenai koordinat utama pelaksanaan Muktamar NU ke-35.
Dinamika pemilihan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai lokasi Muktamar sebenarnya memiliki latar belakang sejarah dan dukungan kuat.
Awalnya, nama Lirboyo diusulkan langsung oleh jajaran para kiai sepuh serta Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, untuk menjadi arena Muktamar ke-35.
Lirboyo sendiri bukan tempat asing bagi sejarah organisasi, sebab pesantren ini pernah sukses menjadi tuan rumah Muktamar NU ke-30 pada tahun 1999 silam, yang dinilai sebagai salah satu momentum paling bersejarah bagi nahdliyin.
Meski dalam rangkaian Munas dan Konbes NU 2026 sempat tercapai titik temu untuk menunjuk kembali Lirboyo, keputusan tersebut akhirnya dibatalkan dan dicabut.
Pembatalan ini menyusul adanya langkah penolakan atau hak veto yang dikeluarkan oleh Rais Aam PBNU, yang berimbas pada keharusan dilakukannya peninjauan ulang secara menyeluruh.
Sekretaris Steering Committee (SC) Munas dan Konbes NU 2026, Prof. Dr. KH Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa perhelatan agung Muktamar NU ke-35 ini dijadwalkan bakal berlangsung pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2026.
Guna menentukan kepastian lokasi baru, PBNU dalam waktu dekat akan segera mengesahkan tim khusus.
“Tempatnya sudah ada beberapa usulan, mulai dari NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Kami akan segera membentuk tim yang akan melakukan review terhadap tempat-tempat itu,” urai Mohammad Nuh yang juga merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
Hingga saat ini, tercatat ada lima wilayah provinsi yang mengajukan diri secara resmi sebagai kandidat tuan rumah, yakni Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat.
Guna menyaring kandidat tersebut, forum menetapkan prasyarat mutlak: lokasi perhelatan wajib berada di dalam kompleks pondok pesantren yang memiliki basis santri aktif menetap.
Lebih lanjut, KH Muhammad Nuh menjabarkan terdapat empat parameter utama yang akan digunakan oleh tim khusus dalam memberikan penilaian kelayakan, yaitu:
Baca Juga
- Kesiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur penunjang harian.
- Jaminan sistem keamanan selama acara berlangsung.
- Dukungan skema pembiayaan logistik.
- Pertimbangan aspek spiritual (batiniah).
“Aspek spiritual selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pengambilan keputusan strategis di lingkungan NU,” tegas Nuh.
Suhu Politik Internal Memanas Jelang Muktamar
Di samping persoalan teknis logistik tempat acara, konstelasi politik di internal Nahdlatul Ulama terpantau mulai menghangat menjelang agenda pergantian tongkat estafet kepemimpinan nasional bursa PBNU pada Agustus mendatang.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, secara terbuka melayangkan kritik tajam yang diarahkan langsung kepada kinerja fungsionaris PBNU periode berjalan.
Cak Imin ini menilai performa dan jalannya roda organisasi PBNU di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf saat ini mengalami kemunduran performa yang cukup signifikan jika dikomparasikan dengan periode-periode sebelumnya.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
