DEMOCRAZY.ID – Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Askar, mempertanyakan seberapa besar manfaat anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang benar-benar diterima masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Media menyoroti alokasi anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp335 triliun.
Menurut dia, jika anggaran tersebut dihitung dan dibagikan kepada masyarakat miskin, nilai manfaat yang diterima secara langsung seharusnya jauh lebih besar dibandingkan yang dirasakan saat ini.
Ia pun mempertanyakan ke mana aliran anggaran tersebut bermuara dan menilai terdapat persoalan dalam pola penyaluran program.
Hitung Potensi Manfaat Rp335 Triliun
Media membandingkan besarnya anggaran MBG dengan jumlah penduduk Indonesia.
“Sekarang MBG itu Rp335 T, kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat Rp361.000,” ujar Media, Rabu (12/8/2026).
Ia kemudian menggunakan kelompok masyarakat miskin sebagai pembanding.
Berdasarkan perhitungannya, jika anggaran tersebut dibagi kepada kelompok miskin, nominal yang diperoleh akan jauh lebih besar.
“Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat Rp66.000.000 per keluarga per tahun,” tukasnya.
Media juga menghitung potensi manfaat tersebut dalam skala bulanan.
“Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak Rp5,2 juta dari anggaran Rp335 T,” tukasnya.
Dari perhitungan tersebut, Media mempertanyakan seberapa besar manfaat yang benar-benar diterima masyarakat miskin.
Ia menyebut nominal yang diterima masyarakat saat ini jauh lebih kecil dibandingkan angka yang dihitung berdasarkan total anggaran MBG.
“Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar Rp200 ribu rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima Rp5,2 juta per keluarga,” ucapnya.
Pernyataan tersebut kemudian diikuti pertanyaan mengenai distribusi anggaran MBG.
“Sekarang selisihnya ke mana, uang ini larinya ke mana. Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar,” timpalnya.
Menurut Media, pola tersebut membuat pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari program MBG bukan semata-mata masyarakat penerima.
Dorong Anggaran MBG Lebih Banyak Dinikmati Masyarakat
Media menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana dana tersebut disalurkan dan siapa yang mendapatkan manfaat terbesar.
“Mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat, maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil meminta haknya kepada negara agar uang Rp335 T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke masyarakat kecil,” imbuhnya.
Ia mendorong agar anggaran yang telah dialokasikan untuk MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Selain distribusi anggaran, Media juga menyoroti mekanisme pembiayaan dapur MBG. Ia menyebut setiap dapur mendapatkan subsidi dari negara.
“Karena hal ini Rp6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara,” jelasnya.
Menurutnya, pola tersebut perlu dilihat secara kritis agar program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar tidak justru lebih banyak memberikan keuntungan kepada pelaku usaha.
Media bahkan menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan pola yang menurutnya terjadi dalam program tersebut.
“Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Itu adalah bantuan kepada perusahaan,” tegasnya.