Darurat Profesionalisme! Norman Joesoef Tak Punya Jam Terbang Birokrasi, Kenapa Dipaksakan Jadi Wamenhan Baru?

DEMOCRAZY.ID – Wacana pengangkatan pengusaha industri pertahanan Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) menuai kritik.

Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), Beni Sukadis, menilai penunjukan figur yang masih aktif di dunia usaha berpotensi memunculkan konflik kepentingan sekaligus menyisakan tanda tanya soal kapasitas mengelola birokrasi pertahanan.

“Saya pikir mungkin ini lebih banyak negatifnya kalau saya lihat ya,” kata Beni, Kamis (6/8/2026).

Menurut Beni, pengalaman Norman di sektor bisnis pertahanan tidak otomatis menjadi bekal untuk memimpin birokrasi pemerintahan.

Ia menilai pengelolaan kementerian membutuhkan kemampuan menyusun kebijakan strategis serta memahami tata kelola pemerintahan, bukan sekadar menguasai industri pertahanan.

Baca Juga

Geram Kasus Ijazah Tak Kunjung Selesai, Oegroseno: Kalau Saya Masih Aktif di Polri, Jokowi Pasti Saya Panggil!

“Kalau bicara pengalaman mengelola birokrasi pertahanan ataupun menyusun kebijakan strategis di lingkungan pemerintah, saya pikir dia masih masih nol ya,” ucapnya.

Selain itu, Beni mengingatkan adanya potensi benturan kepentingan apabila Norman masih memiliki keterlibatan di perusahaan yang bergerak di sektor pertahanan saat menjabat sebagai wakil menteri.

“Jika dia tetap menjadi pemegang saham di perusahaan tersebut, itu kan terjadi conflict of interest,” tegasnya.

Karena itu, Beni menilai pemerintah sebaiknya memilih figur yang memiliki pengalaman birokrasi pertahanan sekaligus bebas dari potensi konflik kepentingan.

Baca Juga

Mahfud MD: Kalau Jokowi Tidak Pernah Mau Datang ke Sidang, Ijazahnya Dianggap Palsu!

“Dua alasan ini menjadi argumen bahwa ya sebaiknya ditolak saja dong. Karena kan itu tadi yang saya bilang dari dua alasan tadi, kapasitas dia mengelola birokrasi masih dipertanyakan, masih 0 persen. Kedua ya soal conflict of interest,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan konflik kepentingan dapat berdampak lebih luas terhadap iklim industri pertahanan nasional apabila kebijakan pemerintah nantinya mengarah pada perusahaan tertentu.

“Ini kan nggak baik bagi rekan-rekan atau kontraktor lain yang ada di Indonesia yang punya pengalaman lebih, punya pengalaman jam terbang lebih tinggi yang mungkin punya lebih baik dibanding dia di bidang ini industri pertahanan,” tegasnya.

Isu Reshuffle

Kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menguat menjelang Agustus 2026.

Baca Juga

Skripsi Kok Disebut Tesis? UGM Akhirnya Bilang Begini Soal Perubahan Istilah Dokumen Jokowi

Salah satu nama yang disebut bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto adalah Norman Joesoef sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Sjafrie Sjamsoeddin.

Norman dikenal sebagai pendiri sekaligus CEO Republikorp, perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan dan teknologi strategis.

Sumber di lingkungan pemerintahan menyebut nama Norman menguat karena dinilai memahami industri pertahanan dari sisi bisnis dan telah lama terlibat dalam pengembangan alutsista nasional.

Norman juga bukan sosok baru di lingkaran Prabowo.

Baca Juga

Aktivis Anti Korupsi Ini Bongkar Pengakuan Mengejutkan: Pernah Ditawari Duit S$100.000 oleh Eks Jampidsus Febrie Adriansyah!

Saat Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan, Norman ikut menandatangani kerja sama pengadaan rudal permukaan-ke-permukaan Cakir dan rudal pertahanan udara Sungur dengan industri pertahanan Turki pada Agustus 2024.

Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Istana mengenai kabar pengangkatannya sebagai Wakil Menteri Pertahanan.