DEMOCRAZY.ID – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai tidak semua mantan presiden bisa menjadi seorang negarawan.
Dia mengungkapkan seorang negarawan memiliki sifat yang berbeda dengan politikus.
Hal ini disampaikan SBY saat melakukan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad) yang digelar di Gedung Bale Sawala, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa (13/10/2026).
Mulanya, SBY berbicara soal cita-cita Indonesia pada tahun 2045 untuk menjadi negara maju seperti negara lainnya.
Dia berharap pada tahun 2045, Indonesia bisa menjadi pusat peradaban dunia.
Ia menegaskan faktor tersebut menjadi salah satu penentunya.
“At least, kita menjadi strong nation (bangsa kuat), strong economy (ekonomi kuat), strong democracy (demokrasi mapan), dan kemudian mempunyai justice (keadilan) yang makin kuat dan mengakar, kemudian strong technology (kemajuan teknologi). Dan mudah-mudahan 2045 is a good beginning (jadi awal yang baik) untuk membangun great civilization of (peradaban maju) bangsa Indonesia.”
“Bangsa yang maju dan makmur dan lebih dulu menjadi developed countries (negara maju) seperti di Eropa, Jepang, Amerika, itu soko gurunya atau penyangganya itulah peradaban. More than education, culture, everything is there (pendidikan, kebudayaan, semuanya menjadi faktor kemajuan peradaban),” katanya dikutip dari YouTube FISIP Unpad.
SBY juga menegaskan ketika Indonesia memiliki peradaban yang kuat, maka akan tidak mudah terpengaruh dari pengaruh negara lain.
Dia mengungkapkan agar berbagai pihak tidak hanya berfokus pada rencana jangka pendek tetapi juga rencana jangka panjang bagi Indonesia.
Lalu, SBY berbicara soal perbedaan politikus dan negarawan dalam melihat bangsa Indonesia.
Dia menilai politikus hanya mementingkan kepentingan elektoral seperti pemilu.
Dia menegaskan pandangan semacam itu tidak salah.
Namun, negarawan dilarang untuk memiliki pemikiran seperti itu.
SBY menegaskan seorang negarawan harus berpikir untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depannya.
“Politisi biasanya yang dipikirkan pemilihan umum berikutnya. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah dan tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD, terpilih kembali, tidak salah.”
“Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan. Itulah statesman (negarawan),” jelasnya.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai tidak semua mantan presiden bisa menjadi seorang negarawan.
Dia mengungkapkan seorang negarawan memiliki sifat yang berbeda dengan politikus.
Hal ini disampaikan SBY saat melakukan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad) yang digelar di Gedung Bale Sawala, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa (13/10/2026).
Mulanya, SBY berbicara soal cita-cita Indonesia pada tahun 2045 untuk menjadi negara maju seperti negara lainnya.
Dia berharap pada tahun 2045, Indonesia bisa menjadi pusat peradaban dunia.
Ia menegaskan faktor tersebut menjadi salah satu penentunya.
“At least, kita menjadi strong nation (bangsa kuat), strong economy (ekonomi kuat), strong democracy (demokrasi mapan), dan kemudian mempunyai justice (keadilan) yang makin kuat dan mengakar, kemudian strong technology (kemajuan teknologi). Dan mudah-mudahan 2045 is a good beginning (jadi awal yang baik) untuk membangun great civilization of (peradaban maju) bangsa Indonesia.”
“Bangsa yang maju dan makmur dan lebih dulu menjadi developed countries (negara maju) seperti di Eropa, Jepang, Amerika, itu soko gurunya atau penyangganya itulah peradaban. More than education, culture, everything is there (pendidikan, kebudayaan, semuanya menjadi faktor kemajuan peradaban),” katanya dikutip dari YouTube FISIP Unpad.
SBY juga menegaskan ketika Indonesia memiliki peradaban yang kuat, maka akan tidak mudah terpengaruh dari pengaruh negara lain.
Dia mengungkapkan agar berbagai pihak tidak hanya berfokus pada rencana jangka pendek tetapi juga rencana jangka panjang bagi Indonesia.
Lalu, SBY berbicara soal perbedaan politikus dan negarawan dalam melihat bangsa Indonesia.
Dia menilai politikus hanya mementingkan kepentingan elektoral seperti pemilu.
Dia menegaskan pandangan semacam itu tidak salah.
Namun, negarawan dilarang untuk memiliki pemikiran seperti itu.
SBY menegaskan seorang negarawan harus berpikir untuk kepentingan bangsa Indonesia ke depannya.
“Politisi biasanya yang dipikirkan pemilihan umum berikutnya. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah dan tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD, terpilih kembali, tidak salah.”
“Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan. Itulah statesman (negarawan),” jelasnya.
Pada momen inilah, SBY lantas menegaskan bahwa tidak semua mantan presiden bisa menjadi seorang negarawan.
Dia mengatakan ketika ada mantan presiden yang ingin berperan sebagai negarawan tetapi masih berpikiran politis, maka hal tersebut adalah salah.
“Statesman itu tidak harus mantan presiden. Bukan semua (mantan presiden) bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Country over party, country first.”
“Jangan dibalik. Jangan partai politik diutamakan dan negaranya belakangan. Wrong,” tegasnya.
SBY lantas menegaskan bahwa ketika seorang politikus telah mengabdi untuk negara, maka atributnya sebagai anggota partai harus dilepas.
“Ada kata-kata ‘loyalty to my party ends when loyalty to my country begins (loyalitas kepada partai saya akan berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai)’,” ujar SBY.
SBY menegaskan bahwa saat ini dirinya sudah tidak lagi ikut berkecimpung dalam politik praktis.
Dia mengungkapkan saat ini, hanya berstatus sebagai mentor di Partai Demokrat.
Seperti diketahui, SBY kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat.
“Saya tidak lagi aktif di politik praktis, apalagi di politik kekuasaan, apalagi day to day. Sudah ada generasi yang lebih muda. Orang tua mentor hanya memberikan dorongan, restu atau blessing, agar mereka sukses dalam menjalankan misi politik.”
“Politik itu keras, politik itu kejam, tapi tetap ada moralnya dan tetap ada etikanya,” ujarnya.
[FULL VIDEO]
Kalau SBY sudah mulai orasi ilmiah, yang ikut bergetar bukan cuma mikrofon, tapi juga isi kepala kita yang biasanya cuma sanggup mencerna caption pendek.
Beliau bicara dengan teori, data, dan pengalaman. Kita mendengarkan sambil manggut-manggut, walau dalam hati pelan-pelan bertanya, “Ini tadi masih pendahuluan atau sudah masuk kesimpulan, ya?” 🤣Ilmunya tinggi, tapi penyampaiannya tetap membumi. Karena pemimpin yang cerdas bukan hanya pandai berbicara, tapi juga bisa membuat orang berpikir bahkan setelah tepuk tangan selesai.
SBY: menyampaikan orasi ilmiah.
Kita: dapat kuliah umum gratis, tanpa UTS, tapi tetap sukses bikin merasa perlu banyak membaca. 🇮🇩#SBY #OrasiIlmiah #Demokrat #PolitikCerdas
— RKY {RicKY Kurniawan} . Mengawal Indonesia Maju. (@RicKY_KCh) October 13, 2026