Bau Amis Keadilan! Terungkap Alasan Mencengangkan di Balik Tuntutan Ringan 4 Oknum TNI Penyerang Andrie Yunus

DEMOCRAZY.ID – Oditur Militer II-07 Jakarta membacakan tuntutan terhadap empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi terdakwa dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Keempat terdakwa adalah Sersan Dua Edi Sudarko (Terdakwa I), Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (Terdakwa II), Kapten Nandala Dwi Prasetyo (Terdakwa III), dan Letnan Satu Sami Lakka (Terdakwa IV).

Dari tuntutan 2 tahun 6 bulan penjara, Oditur Militer, Letnan Kolonel Chk Muhammad Iswadi, S.H. turut mencatat sejumlah hal yang meringankan bagi keempat terdakwa.

Pertama, para terdakwa disebut belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Kedua, oditur menilai para terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan berlangsung.

Baca Juga

Nanik Deyang Disemprot Peneliti ISEAS: Cuma Modal Nyinyir Bela Prabowo, Kompetensinya Mana?

Ketiga, para terdakwa dinilai menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

“Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Para terdakwa jujur dan berterus terang dalam persidangan. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi,” jelas oditur saat sidang.

Kendati demikian, oditur tetap menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat.

“Perbuatan para terdakwa adalah bentuk extra-legal revenge atau balas dendam di luar hukum yang mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban dan kerugian reputasi yang sangat sulit dipulihkan bagi institusi TNI di mata nasional maupun internasional,” terang oditur dalam poin lain.

Baca Juga

Deretan Pernyataan ‘Nyeleneh’ Eks Kepala BGN: Dari Susu 2 Liter, 3.000 Lele, Sampai 19.000 Sapi per Hari

Motif keempat terdakwa disebut oditur dipicu oleh dendam atas aksi interupsi Andrie Yunus dalam rapat revisi Undang-Undang TNI pada 16 Maret 2025, yang dianggap melecehkan martabat institusi TNI.

Para terdakwa dituntut Pasal 467 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c undang-undang yang sama, dengan masing-masing tuntutan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

Sumber: Suara

Baca Juga

Politikus PDIP Akhirnya Buka Suara! Ini Alasan Rahasia Kenapa Jokowi ‘Mustahil’ Satu Meja dengan Megawati