Anggota Komisi II DPR Minta Gibran Secara Ksatria Sukarela Mundur!

DEMOCRAZY.ID – Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, menyampaikan pandangan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Komarudin menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri sebagai bentuk ketaatan hukum.

“Ini kan hanya ada dua hal. Pertama, kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Komarudin menilai pemimpin yang dipilih masyarakat sebaiknya tak berbohong dibanding berbuat salah.

Sebab, bagi Komarudin, jika pemimpin berbohong, sebaiknya mengundurkan diri.

Baca Juga

Ahmad Khozinuddin: ‘Pemakzulan Gibran’ Tidak Harus Satu Paket Dengan Prabowo!

“Saya lebih bilang kan, pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong,” tuturnya.

“Jadi kalau itu merasa bagian dari kebohongan, ya mengundurkan diri kan lebih baik,” imbuh dia.

Komarudin mengatakan ada pilihan lain jika Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

Baca Juga

Sentil Nasib Gibran Usai Putusan MK, Politikus PDIP: Aman Sampai 2029, Setelah Itu Baru Ditinggal Koalisi!

Menurutnya, DPR dapat menindaklanjuti putusan MK melalui mekanisme di parlemen.

“Kalau tidak, ya, DPR harus yang menindaklanjuti,” ujarnya.

Menurut Komarudin, MK telah menyerahkan dampak putusan itu kepada lembaga pembuat undang-undang dan penyelenggara pemilu.

Komarudin kemudian mengaitkannya dengan proses pemakzulan atau impeachment.

Baca Juga

Soroti Video UAS Soal Ijazah Gibran, Guru Besar Unair Desak Prabowo Dengarkan Kritik!

“Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain. Lembaga lain yang dimaksud itu DPR, itu masuk urusan impeachment. Tapi itu kan tergantung DPR,” ujarnya.

“Kalau masih menjaga harkat dan martabat lembaga ini dalam menjaga etik dan moral berbangsa dan bernegara, ya harus ada tindak lanjut yang tegas,” sambungnya.

Namun, Komarudin mengatakan Fraksi PDIP DPR belum membahas putusan MK.

Komarudin mengatakan peluang pembentukan panitia khusus (pansus) atau penggunaan hak angket masih mungkin terjadi.

Baca Juga

Aktivis Soroti MDIS di Tengah Polemik Ijazah Gibran: Ternyata ‘Tak Diakui’ Pemerintah Singapura!

“Kemungkinan bisa saja, tergantung orang partai-partai di sini kan mau apa,” tuturnya.