PDIP Sebut Usulan 3 Wapres ‘Cacat Moral’, Ada Ambisi Tersembunyi?

DEMOCRAZY.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengkritik usulan Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamudin, agar Indonesia memiliki tiga wakil presiden (wapres).

Deddy menilai, usulan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara tegas mengatur bahwa presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

“Ini usulan yang disampaikan tanpa memahami isi UU, jelas-jelas bertentangan dan sangat tidak pantas meski sekadar wacana. Sungguh menyedihkan bahwa usulan itu disampaikan seorang Ketua DPD karena Pasal 4 UUD RI sangat jelas mengatur bahwa ‘Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dibantu oleh satu orang Wakil Presiden’,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu (22/11/2026).

Ia mempertanyakan apakah usulan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kemungkinan mengamendemen UUD 1945.

Menurut Deddy, mengubah konstitusi hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik sesaat merupakan tindakan yang tidak tepat.

“Jika iya, itu usulan dan praktik yang cacat secara moral konstitusional, karena aturan itu dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Betapa kacaunya bangunan konstitusi kita jika UUD diubah untuk memenuhi hasrat politik sesaat. Itu pikiran liar!” ujarnya.

Deddy juga mengingatkan, wakil presiden merupakan sosok yang dipersiapkan untuk menggantikan presiden apabila kepala negara berhalangan menjalankan tugasnya, baik sementara maupun tetap.

Karena itu, menurut dia, keberadaan lebih dari satu wakil presiden berpotensi memunculkan persoalan apabila terjadi kekosongan jabatan presiden.

“Wakil Presiden itu adalah ‘leader in waiting’ yang harus selalu bersiap memimpin jika Presiden tidak dapat melakukan tugas tanggung jawabnya baik untuk suatu waktu tertentu atau berhalangan tetap. Bayangkan krisis yang terjadi ketika Presiden berhalangan tetap lalu 3 wakilnya terjebak konflik sebab saling bersaing merebut posisi pengganti. Hal itu sudah dipikirkan jauh hari oleh para pendiri bangsa ini,” jelas Deddy.

Ia mengakui terdapat sejumlah negara yang memiliki lebih dari satu wakil presiden.

Namun, menurut Deddy, kondisi negara-negara tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk menerapkan sistem serupa di Indonesia.

“Jadi sangat tidak layak praktik di negara-negara tersebut dijadikan rujukan untuk mengubah UUD,” tuturnya.

Deddy berharap wacana perubahan konstitusi tidak diarahkan untuk memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu.

“Saya berharap praktik jahat untuk otak-atik konstitusi dan UU untuk hasrat politik sesaat itu dihentikan. Jika mau, ubahlah konstitusi atau UU untuk kepentingan, keadilan dan kemaslahatan rakyat, bukan sekadar demi nafsu kuasa segelintir elite belaka!” pungkasnya.

Artikel terkait lainnya