Listyo Sigit Tersangka, Mahfud MD Buka Suara Soal Peluang Pengusutan Laporan Lama Terkait ‘Lingkaran Jokowi’!

DEMOCRAZY.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) periode 2019–2024 Mahfud MD menyatakan bahwa sejumlah laporan hukum yang selama ini belum ditindaklanjuti perlu kembali dibuka dan diproses, termasuk perkara yang dikaitkan dengan lingkaran Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut pandangan Mahfud MD, melemahnya pengaruh yang selama ini dianggap menahan laju penanganan perkara tersebut—menyusul jatuhnya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo—membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sempat mengendap.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud MD dalam siniar (podcast) Terus Terang bersama Rizal Mustary yang tayang di kanal YouTube pada Selasa (17/11/2026).

Dalam dialog tersebut, Rizal menanyakan peluang diprosesnya kembali persoalan hukum yang pernah mencuat terkait lingkaran Joko Widodo, sembari menyinggung peran Listyo Sigit yang selama ini kerap dikaitkan sebagai salah satu sokongan pengaruh mantan kepala negara tersebut.

Menanggapi hal itu, Mahfud berpendapat bahwa peluang pengusutan kembali terbuka lebar lantaran laporan-laporan yang dimaksud telah masuk dan tercatat secara resmi di institusi penegak hukum.

“Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” kata Mahfud.

Guru Besar Hukum Tata Negara itu menilai faktor keberadaan Listyo Sigit di pucuk pimpinan kepolisian pada masa sebelumnya menjadi salah satu kendala yang membuat sejumlah laporan hukum sulit bergerak.

“Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apa pun, ada Listyo, enggak bisa,” katanya.

“Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi.”

Harapan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Seiring pergantian kepemimpinan di tubuh Polri, Mahfud berharap jajaran kepolisian di seluruh tingkatan kembali menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional dan objektif tanpa memandang latar belakang pihak yang dilaporkan.

“Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun,” ujar Mahfud.

Kendati mendorong pembukaan kembali perkara-perkara lama, Mahfud mengakui bahwa pengusutan banyak kasus secara serentak berpotensi memicu dinamika dan kegaduhan di ruang publik.

Oleh karena itu, ia menyerahkan pengaturan skala prioritas penanganan perkara kepada pemerintah agar proses hukum tetap berjalan efektif.

“Kalau jadi pemerintah, mestinya tahu urusan prioritasnya mana untuk menyelesaikannya, tapi tetap menuju tegaknya hukum,” ujarnya.

Artikel terkait lainnya