‘Kudeta Merangkak’ di Pemerintahan Prabowo, Dugaan Pengkhianatan Politik Sudah Dirancang Sejak Lama!
DEMOCRAZY News
5 November 2026 1:20 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Dugaan operasi politik untuk melemahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut telah dipersiapkan sejak lama.
Pengamat politik dan keamanan Selamat Ginting menyebut situasi tersebut sebagai kudeta merangkak yang melibatkan persoalan politik dan dugaan pengkhianatan dari dalam lingkar kekuasaan.
Pernyataan itu disampaikan Ginting dalam podcast Akbar Faizal Uncensored, Rabu (4/11/2026).
Ia mendesak Prabowo tidak menunda langkah politik hanya karena menunggu proses hukum selesai.
“Saya tidak sepakat dengan pernyataan-pernyataan menunggu sampai keputusan hukum selesai. Menurut saya, ini bukan soal hukum murni, ada persoalan politik, ada upaya tindakan makar,” kata Ginting.
Ia menilai upaya tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan telah disiapkan dalam waktu panjang dan berjalan secara bertahap.
“Bagi saya ini adalah kudeta merangkak yang sudah dilakukan. Kudeta merangkak, jadi sudah lama dipersiapkan,” ujarnya.
Ginting juga menyinggung perkiraan masa pemerintahan Prabowo yang menurutnya hanya akan berlangsung dua hingga tiga tahun.
Ia mengaitkan perkiraan tersebut dengan dugaan operasi politik untuk memengaruhi keberlangsungan pemerintahan.
Baca Juga
“Bung ingat bahwa Presiden Prabowo diperkirakan hanya dua atau paling lama tiga tahun. Ya, ini bagian dari operasi politik itu,” katanya.
Ginting meminta Prabowo menelusuri kemungkinan keterlibatan orang-orang di sekitar Presiden, terutama menyangkut dugaan penyadapan terhadap perangkat komunikasi kepala negara.
Menurutnya, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap pihak eksternal istana.
Orang-orang yang memiliki akses terhadap perangkat komunikasi Presiden juga perlu diperiksa.
Baca Juga
“Kalau ini terjadi di eksternal istana, dalam hal ini kepolisian, maka menurut saya, istana juga harus melakukan bersih-bersih terhadap ring satu istana, siapa yang memegang HP-nya Presiden?” ujar Ginting.
Ia meminta jalur komunikasi Presiden diperiksa, termasuk penyedia layanan telekomunikasi, untuk mengetahui sejak kapan penyadapan berlangsung, perkara apa yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan siapa informasi tersebut digunakan.
“Provider-nya siapa? Apakah Telkom, Telkomsel atau apa, itu juga harus diperiksa. Supaya kemudian membuktikan itu penyadapan sejak kapan, untuk penyadapan kasus apa dan apa, digunakan untuk apa, dibongkar saja semua,” katanya.
Ginting juga mendesak Kapolri saat ini mengevaluasi jajaran elite Mabes Polri, terutama pejabat yang diduga masih memiliki afiliasi dengan kepemimpinan sebelumnya.
“Kapolri yang sekarang juga, menurut saya, harus kembali melakukan resuffle di elit Mabes Polri, terutama yang terafiliasi dengan pemimpin yang lama,” ujarnya.
Desakan serupa disampaikan kepada Prabowo untuk mengevaluasi jajaran kabinet yang diduga memiliki keterkaitan dengan pemerintahan sebelumnya.
“Begitu juga di kabinet, saya kira Presiden harus segera melakukan resuffle kabinet yang kemudian ada diduga terafiliasi dengan pemerintahan yang lama. Itu sikap tegas,” kata Ginting.
berita hukumberita politikdemocrazydemocrazy.iddinamika istanadugaan pengkhianatan politikelit politikinstabilitas politikkonstelasi politikkrisis politikkudeta merangkak prabowopemerintahan prabowoperebutan kekuasaanperpolitikan nasionalskenario politik
Artikel terkait lainnya
