Ketum Partai Ini Cium Keanehan Soal Penanganan Karhutla: DPR Kok Tak Membentuk Pansus?

DEMOCRAZY.ID — Penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik keras.

Bencana asap yang melumpuhkan berbagai daerah ini telah memasuki bulan kelima tanpa ada solusi konkret dan penyelesaian substansial dari pemerintah pusat.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gede Pasek Suardika, membongkar tujuh keanehan serta kejanggalan serius dalam penanganan krisis lingkungan ini.

Pemerintah Ogah Tetapkan Bencana Nasional dan Tolak Bantuan Luar Negeri

Gede Pasek menyoroti dua sikap janggal pemerintah yang terkesan menganggap remeh bencana Karhutla.

Pemerintah enggan menetapkan krisis asap ini sebagai bencana nasional, sekaligus menutup rapat-rapat pintu bantuan internasional dari negara-negara tetangga.

Baca Juga

Muncul Isu Deal Politik, Prabowo Disebut Tak Tepati ‘Kesepakatan Rahasia’ dengan Jokowi

Tak hanya itu, Gede Pasek juga mengkritik DPR RI di Senayan yang dinilai gagap dan lamban karena tidak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas dalang di balik bencana ini.

Aktor Intelektual Dilindungi dan Penegakan Hukum Melempem

Catatan kritis ketiga menyoroti sangat lemahnya penegakan hukum terhadap oknum pengusaha dan cukong besar di balik pembakaran hutan secara masif.

“Sampai saat ini tidak ada operasi besar-besaran penangkapan pelaku pembakaran hutan. Seharusnya pengusaha-pengusaha di balik ini diumumkan, jangan dilindungi,” tegas Gede Pasek dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).

Kejanggalan Kebun Sawit Hingga Pembungkaman Konten Lingkungan

Poin keempat membongkar indikasi kejahatan terstruktur di area bekas kebakaran.

Baca Juga

Soroti Pilihan Menteri Prabowo yang Bikin Ngelus Dada, Isi Buku Pemikiran Presiden Turut Dipertanyakan!

PKN menemukan fakta bahwa lahan hutan yang baru saja hangus mendadak ditanami bibit sawit oleh oknum tak dikenal.

Keanehan makin menjadi-jadi saat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diduga kuat menurunkan atau men-takedown konten video ajakan penghijauan dari Bupati Siak, padahal video perbaikan lingkungan tersebut sudah disaksikan lebih dari 5 juta kali oleh publik.

Balita dan Lansia Kena ISPA, Rapat Pemerintah Cuma Panggung Politik

Pada catatan kelima dan keenam, PKN mengecam ketiadaan penanganan medis darurat berskala nasional.

Padahal, puluhan ribu balita dan warga lansia kini telah terserang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Baca Juga

Di Tengah Ramainya Desakan ‘Pemakzulan Gibran’, Indonesia Ternyata Pernah 3 Kali Tak Punya Wakil Presiden

Gede Pasek menilai deretan rapat koordinasi yang dipamerkan pejabat pemerintah hanyalah panggung pencitraan politik.

Di lapangan, para petugas pemadam kebakaran dibiarkan bertaruh nyawa memadamkan api secara manual tanpa peralatan memadai hingga memakan korban jiwa.

Jutaan Satwa Musnah: Pemerintah Bela Rakyat atau Pembakar Hutan?

Kelambanan pemerintah ini juga berdampak fatal pada musnahnya jutaan satwa liar serta hancurnya keanekaragaman hayati Indonesia.

Menutup catatannya, Gede Pasek melempar pertanyaan menohok terkait arah kebijakan dan kesungguhan pemerintah.

Baca Juga

Dinilai Merendahkan Wanita dan Merusak Citra Islam, MUI Serukan ‘Boikot’ Habib Alwi Assegaf!

“Pertanyaan sederhana, di mana sebenarnya posisi pemerintah? Apakah di pihak pembakar hutan atau di pihak masyarakat korban? Jika tidak mampu sebaiknya pemerintah terbuka saja. Kalau pemerintah tidak bersungguh-sungguh, maka dugaan kebakaran untuk persiapan bisnis perkebunan sawit besar-besaran akan mendapatkan kebenarannya,” pungkas Gede Pasek.