DEMOCRAZY.ID – Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune mengatakan pemerintah akan memberlakukan kembali hukuman mati bagi pelaku pembakaran hutan yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran.
Kebijakan tersebut menyusul gelombang kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di utara Aljazair dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan luas.
Tebboune telah memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk menyiapkan perubahan pada hukum pidana yang memungkinkan hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti sengaja membakar kawasan hutan.
Dilansir dari BBC, Rabu (2/9/2026), hukuman mati sebenarnya masih tercantum dalam hukum pidana Aljazair untuk sejumlah tindak pidana.
Namun, negara tersebut belum melakukan eksekusi sejak 1993.
Lebih dari 100 kebakaran hutan dilaporkan terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah timur laut Aljazair.
Sebagian besar kebakaran telah berhasil dipadamkan.
Meski demikian, pemerintah masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kesengajaan di balik kebakaran tersebut.
Tebboune menetapkan batas waktu 15 September 2026 untuk menyelesaikan amandemen yang mengatur hukuman mati bagi siapa pun yang terbukti sengaja membakar kawasan hutan.
Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pelaku yang sengaja memicu kebakaran hutan dapat dijatuhi hukuman hingga 30 tahun penjara.
Dalam kasus tertentu, hukuman tersebut dapat berupa penjara seumur hidup.
Kebakaran hebat melanda sebagian besar wilayah utara Aljazair pada pekan lalu.
Bencana tersebut menyebabkan kerusakan meluas, melukai puluhan orang, dan memaksa ribuan warga mengungsi.
Secara resmi, jumlah korban tewas tercatat 12 orang.
Namun, sejumlah laporan independen menyebut jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi.
Dilansir dari AP News, Kamis (3/9/2026), Provinsi Jijel, yang berada sekitar 200 kilometer sebelah timur Aljir, menjadi salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah.
Wilayah tersebut dikenal dengan pantai, perairan biru kehijauan, serta kawasan perbukitan yang ditumbuhi pohon zaitun, berbagai tanaman buah, dan pohon cedar.
Kebakaran menghanguskan kawasan hutan seluas sekitar 1.200 kilometer persegi di Jijel.
Sebagian besar wilayah tersebut kini hanya menyisakan abu, bara api, dan tunggul-tunggul pohon yang terbakar.
Selain itu, kesaksian dan sejumlah video yang beredar di media sosial menggambarkan situasi yang jauh lebih parah.
Salah satu video menunjukkan puluhan peti mati berada di dekat area pemakaman sebelum proses pemakaman dilakukan.
“Saya telah bekerja di Perlindungan Sipil selama 40 tahun. Kami telah menangani kebakaran, tetapi ini adalah pertama kalinya kami menghadapi bencana kemanusiaan, lingkungan, dan material sebesar ini. Ada ratusan korban jiwa,” kata Letnan Djabri Said.
Pada Minggu sore, otoritas sipil Aljazair masih berupaya memadamkan sejumlah kebakaran.
Layanan Pers Aljazair melaporkan, 18 dari 19 kebakaran yang terjadi dalam 24 jam sebelumnya telah berhasil dipadamkan.
Unit Perlindungan Sipil yang didukung oleh personel militer juga masih menangani kebakaran di Provinsi Sétif dan Guelma.
Kebakaran di wilayah tersebut menyebabkan kawasan hutan terbakar dalam jumlah besar.
Selain menimbulkan korban jiwa, kebakaran juga menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.
Ribuan hewan ternak, termasuk sapi, domba, kambing, bagal, dan keledai, dilaporkan tidak sempat menyelamatkan diri.
Bangkai hewan yang hangus ditemukan di sepanjang jalan menuju sejumlah desa, sementara rumah-rumah warga berubah menjadi puing dan abu.
Kebakaran terjadi di tengah gelombang panas ekstrem yang melanda Afrika Utara, termasuk Aljazair dan Tunisia.
Meski kebakaran hutan merupakan fenomena yang rutin terjadi di Aljazair selama musim panas, perubahan iklim turut memperburuk intensitas dan tingkat keparahan kebakaran dalam beberapa tahun terakhir.
Menghadapi bencana tersebut, Tebboune menghentikan sementara masa liburannya untuk mengunjungi rumah sakit khusus di Aljir yang merawat korban dengan luka bakar parah.
Ia juga menetapkan tiga hari berkabung nasional serta menggelar pertemuan khusus Dewan Menteri.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menetapkan wilayah Jijel sebagai “daerah bencana” dan mengalokasikan sumber daya untuk menangani dampak kebakaran.
Gelombang solidaritas nasional turut muncul setelah kebakaran melanda berbagai wilayah.
Konvoi truk membawa makanan, obat-obatan, air minum, dan pakaian menuju desa-desa yang terdampak.
Pemerintah juga menjanjikan kompensasi kepada keluarga korban dan warga terdampak serta berkomitmen membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat kebakaran.
Selain pemulihan permukiman, pemerintah memprioritaskan perbaikan dan pemulihan sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan para siswa dapat kembali bersekolah saat tahun ajaran baru dimulai pada 21 September 2026.