Soroti Video UAS Soal Ijazah Gibran, Guru Besar Unair Desak Prabowo Dengarkan Kritik!

DEMOCRAZY.ID – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga (UNAIR), Henri Subiakto, menilai kritik masyarakat terhadap polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan itu disampaikan Henri setelah mengunggah potongan video ceramah Ustaz Abdul Somad (UAS) yang menyinggung persoalan ijazah dan hubungan keluarga dengan pejabat negara.

Dalam video tersebut, UAS menceritakan pengalamannya kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri.

Ia menyebut membawa dua ijazah, yakni Lc dari Mesir dan MA dari Maroko.

“Saya kemudian pulang ke kampung membawa pulang dua ijazah, Lc, MA. S1 Mesir S2 Maroko,” kata UAS dalam potongan video tersebut.

Baca Juga

FPP TNI Bergerak! Surati Presiden hingga Kapolri, Siap Seret KPU ke Jalur Pidana Soal Ijazah Gibran

Ia kemudian menyampaikan sindiran mengenai posisi ijazah di tengah relasi kekuasaan.

“Tapi ternyata di negara itu ijazah tidak ada apa-apanya. Kalau kamu bukan anak siapa-siapa dan pamanmu bukan hakim Konstitusi,” sambungnya.

Potongan ceramah tersebut kemudian dikaitkan Henri dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi perhatian publik setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Baca Juga

Gelombang Desakan Pemakzulan Gibran Meluas, Akankah DPR Berani Eksekusi Hak Angket?

View on Threads

 

Henri Minta Prabowo Dengarkan Kritik Publik

Henri menilai sindiran UAS memperlihatkan bahwa persoalan ijazah telah menjadi bagian dari kritik yang berkembang di masyarakat.

Ia pun meminta Prabowo memperhatikan kritik dan kemarahan publik terkait polemik tersebut.

Baca Juga

Tersandera Elite? Mahfud MD Buka Kartu Kenapa Kasus Ijazah Gibran ‘Sulit’ Masuk Ranah Pidana

“Ha ha ha Ustad Abdul Somad pun mengeritik tajam persoalan ijazah. Pak Prabowo harus mendengarkan kritikan dan kemarahan rakyat,” tulis Henri, dikutip Minggu (11/10/2026).

Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi politik yang menurutnya perlu diperhitungkan apabila pemerintah mempertahankan Gibran di tengah polemik yang belum mereda.

“Harus menghitung beban politik masa depan, jika Gibran dipertahankan,” tuturnya.

Pandangan tersebut merupakan penilaian politik Henri terhadap dampak polemik ijazah bagi pemerintahan Prabowo.

Baca Juga

Krisis Total Legitimasi, Guru Besar Unair Sebut Gibran Tak Layak Lagi Jabat Wakil Presiden!

Ia menilai persoalan ini tidak semata berkaitan dengan dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan etika penyelenggaraan negara.

Henri Dorong DPR Merespons Polemik Ijazah

Henri turut meminta anggota DPR dan para politisi di Senayan merespons persoalan tersebut.

Menurutnya, polemik itu perlu mendapat perhatian dalam konteks administrasi ketatanegaraan dan pertanggungjawaban politik.

“Saatnya para politisi Senayan merespon keadaan jangan membiarkan normalisasi ketidakjujuran dan pelanggaran administrasi ketatanegaraan, Pasca putusan MK, Wapres Gibran sudah kehilangan legitimasi moral dan etika untuk bisa tetap bertahan sebagai wakil Presiden Negara Besar ini,” jelasnya.

Baca Juga

Meski Gugatan Tidak Diterima, Mahfud MD Sebut Denny Indrayana Menang 3 Kali Soal Kasus Ijazah Gibran

Henri juga menempatkan Prabowo sebagai pihak yang menurutnya memiliki peran penting dalam menentukan sikap politik koalisi pemerintah.

Ia menyoroti besarnya dukungan partai-partai pendukung pemerintah di DPR.

“Bola tanggung jawab politik untuk menjaga marwah bangsa sekarang ada di tangan Presiden Prabowo yang notabene adalah pemimpin koalisi Pemerintahan yang memiliki kepanjangan menguasai mayoritas DPR di Senayan,” terangnya.

Ia menilai pertimbangan mempertahankan jabatan kerap memengaruhi keputusan politik para pejabat.

Baca Juga

Bongkar Fakta Baru! Usai Hakim MK, Budi Arie Akhirnya Akui Gibran Tak Memiliki Ijazah SMA

Menurut Henri, situasi tersebut berisiko membuat persoalan publik tidak ditangani secara memadai.

“Sayangnya politisi itu saat akan bertindak selalu memikirkan keuntungan. Apakah dengan tindakan atau kebijakan tertentu posisi dan jabatannya aman? Karena pertimbangan itu jadi sering, bahkan kadang membiarkan keadaan negara yang makin tidak karuan,” tutupnya.

👇👇

Ha ha ha Ustad Abdul Somad pun mengeritik tajam persoalan ijazah. Pak Prabowo harus mendengarkan kritikan dan kemarahan rakyat. Harus menghitung beban politik masa depan, jika Gibran dipertahankan. Saatnya para politisi Senayan merespon keadaan jangan membiarkan normalisasi ketidakjujuran dan pelanggaran administrasi ketatanegaraan. Pasca putusan MK, Wapres Gibran sudah kehilangan legitimasi moral dan etika untuk bisa tetap bertahan sebagai wakil Presiden Negara Besar ini.

Bola tanggung jawab politik untuk menjaga marwah bangsa sekarang ada di tangan Presiden Prabowo yang notabene adalah pemimpin koalisi Pemerintahan yang memiliki kepanjangan menguasai mayoritas DPR di Senayan. Sayangnya politisi itu saat akan bertindak selalu memikirkan keuntungan. Apakah dengan tindakan atau kebijakan tertentu posisi dan jabatannya aman? Karena pertimbangan itu jadi sering, bahkan kadang membiarkan keadaan negara yang makin tidak karuan.

Baca Juga

Bedah Kode Spesifik Pasal 18 PKPU 19/2023, Akademisi UI Buka-Bukaan Soal Kejanggalan Legitimasi Gibran!

— Henri Subiakto (@henrysubiakto) October 10, 2026