DEMOCRAZY.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai peluang pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat bergantung pada arah sikap politik Presiden Prabowo Subianto.
Mahfud mengungkapkan, peta kekuatan politik di Senayan saat ini didominasi oleh partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang menguasai lebih dari 80 persen atau sekitar 470 dari total 580 kursi DPR RI.
Koalisi gemuk ini diisi oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, hingga PKS.
Kondisi tersebut menjadikan upaya fraksi-fraksi di DPR untuk menggulirkan hak angket atau pengusulan pemakzulan bukan perkara mudah tanpa ada lampu hijau dari Presiden.
“Untuk sampai pada usul pemakzulan ini tidak mudah, karena koalisinya Pak Prabowo lebih dari 80 persen. Yang tergantung pada 80 persen ini bisa enggak menyetujui (pemakzulan) nanti,” ujar Mahfud dalam program ROSI yang tayang di kanal YouTube Kompas TV, Jumat (9/10/2026).
Kendati demikian, pakar hukum tata negara itu menegaskan bahwa proses konstitusional tetap berpotensi melenggang mulus apabila Presiden Prabowo memilih bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya dinamika tersebut kepada anggota parlemen.
“Kalau Pak Prabowo bilang, ‘Go, silakan saya tidak ikut-ikut. Sesuaikan dengan semangat konstitusionalisme kita,’ menurut saya ini jalan,” jelasnya.
Mahfud kembali menegaskan bahwa kunci utama dari bergulirnya proses politik di DPR berada penuh di tangan Presiden.
“Kalau enggak ya tidak. Ya memang begitu aturannya. Oleh sebab itu kuncinya di Pak Prabowo,” tegasnya.