DEMOCRAZY.ID – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengakui bahwa upaya membawa persoalan keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke DPR RI akan menghadapi jalan yang sangat terjal.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut menilai, manuver politik di parlemen jauh lebih rumit dibandingkan proses hukum yang sebelumnya mereka tempuh di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, pertahanan koalisi pendukung pemerintah di DPR tergolong sangat solid.
“Kita mesti paham, ketika Mahkamah Konstitusi tidak mengambil jalur tol untuk mendiskualifikasi Gibran, jalur yuridis yang sebenarnya konstitusional, maka kita akan melewati jalur yang berliku, penuh tanjakan tajam, dan macet. Kalau sepak bola, ini benteng pertahanannya catenaccio, ini parkir busnya, itu banyak dan sulit untuk bikin gol,” kata Denny Indrayana, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Selain tebalnya benteng politik di parlemen, Denny menyoroti kendala teknis berupa jadwal agenda kerja para wakil rakyat yang kini memasuki masa reses mulai 9 Oktober hingga 9 November 2026.
“Saya dengan segala hormat, di samping masalah teknis, sekarang DPR dan DPD sedang reses. Ini ada lagi reses mereka ini. Kalau saya cek di Google, kapan resesnya, 9 Oktober sampai 9 November,” tuturnya.
Kendati demikian, Denny mengaku tetap tidak optimistis parlemen akan bergerak cepat meskipun masa reses telah berakhir nantinya.
Ia menegaskan, satu-satunya kunci untuk membongkar kebuntuan politik di Senayan adalah adanya dorongan serta tekanan gelombang gerakan dari masyarakat luas.
“Lama ini. Ini kan kita lihat tidak akan ada pergerakan-pergerakan signifikan di DPR. Ini reses, enggak reses saja saya enggak yakin akan ada pergerakan.
Nah, jalur di DPR adalah jalur yang dalam pemahaman saya sayangnya tidak mudah, kecuali rakyat memang melakukan gerakan masif dan signifikan,” tandasnya.