DEMOCRAZY.ID — Jejak sejarah kelam pembungkaman suara kritis di masa lalu kembali diungkit ke permukaan.
Di tengah gemparnya badai gugatan ijazah dan sengketa konstitusional yang menderu saat ini, pengingat tajam datang dari advokat senior sekaligus pendiri RDA Law Office & Rekan, Raden Nuh.
Melalui pernyataan yang menohok, Raden Nuh membongkar kembali memori kelam tatkala dirinya menjadi salah satu korban gelombang penangkapan pertama di era awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada akhir 2014 silam.
“1 November 2014 tepat 11 hari Jokowi dilantik sbg Presiden, Saya ditangkap krn membongkar pemalsuan data Jokowi dlm Pilpres 2014. Nama ayah: Widjiatno dipalsukan jadi Noto Mihardjo. Pendidikan : SMKP dipalsukan jadi S 1 Fak Kehutanan UGM. Tempat dan tgl lahir pun dipalsukannya,” ungkap Raden Nuh.
Sebagai catatan, Raden Nuh adalah seorang praktisi hukum senior yang namanya sempat berada di pusat pusaran pemberitaan nasional pada akhir tahun 2014 ketika dirinya berurusan dengan aparat penegak hukum dalam penyidikan yang dihubungkan dengan pengoperasian akun X (Twitter) @triomacan2000.
👇👇👇
1 November 2014 tepat 11 hari Jokowi dilantik sbg Presiden
Saya ditangkap krn membongkar pemalsuan data Jokowi dlm Pilpres 2014
Nama ayah: Widjiatno dipalsukan jadi Noto Mihardjo
Pendidikan : SMKP dipalsukan jadi S 1 Fak Kehutanan UGM
Tempat dan tgl lahir pun dipalsukannya— Raden Nuh (@RADEN_NUH_) October 4, 2026
@RADEN_NUH_ Sehat selalu abangku, saya selalu mengikuti setiap postingan twit triomacan2000 sejak 2014 dan saya dpt byk pelajaran dari membaca postingan2 njenengan. Smg suatu saat njenengan dpt amanah jabatan utk ikut terlibat membenahi masalah negeri ini
— PribumiAyoBangkit #Indonesia for Indonesian (@SonyArekSby) October 4, 2026
@RADEN_NUH_ triomacan2000. panjang umur perjuangan ✊
— Bos Koncet (@SusahDicari_01) October 4, 2026
Pernyataan kilas balik ini seolah membuka kembali kotak Pandora bahwa polemik seputar validitas data administratif, rekam jejak pendidikan, hingga identitas di lingkaran kekuasaan tertinggi bukanlah isu baru yang muncul hari ini.
Satu dekade lalu, upaya membongkar dugaan ketidaksesuaian data tersebut telah langsung dibalas dengan tindakan represif dan penangkapan kilat terhadap para pengkritiknya.
Kini, ketika lingkaran waktu berputar dan sejarah seolah berulang dengan format sengketa hukum yang kian pelik di Mahkamah Konstitusi, suara-suara dari masa lalu seperti Raden Nuh menjadi pengingat telak bahwa kebenaran administratif pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menagih akuntabilitas dari para penguasa.