DEMOCRAZY.ID — Di tengah gemuruh badai politik konstitusi dan sengketa kekuasaan yang mengguncang Jakarta, mega proyek mercusuar warisan rezim sebelumnya terus menyimpan ironi yang kian menyesakkan dada.
Alih-alih menjadi pusat peradaban baru yang membanggakan, Ibu Kota Nusantara (IKN) kini berubah wujud menjadi monumen pemborosan anggaran paling monumental di era modern.
Berdasarkan data terbaru hingga Agustus 2026, total pendanaan pembangunan IKN telah menyedot anggaran negara hingga menembus angka fantastis: Rp257,56 triliun.
Namun, uang rakyat ratusan triliun rupiah itu seolah dibakar sia-sia di tengah hutan Kalimantan.
Pasalnya, biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur serta gedung-gedung pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN secara rutin terus menguras APBN antara Rp485 miliar hingga Rp600 miliar setiap tahunnya.
👇👇
Mubazir
IKN, Uang habis Gunanya gak ada
Yang pegang proyek kaya raya utangnya dibebankan ke rakyat https://t.co/14KjMvMkCG
— O 𝚖 𝙹 𒑟𝚎𝚗𝚐𝚐𝚘𝚝 (@OmJ_J3Nggott) October 2, 2026
Ironi terbesar dari proyek ambisius ini bukan terletak pada angka pembangunannya, melainkan pada kenyataan pahit bahwa IKN tidak dimanfaatkan sebagai ibu kota sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
Para pejabat tinggi negara—mulai dari jajaran eksekutif di Istana hingga para wakil rakyat di Senayan—tampak kompak menunjukkan keengganan untuk benar-benar boyongan berkantor di pedalaman Kalimantan.
Gedung-gedung megah berbiaya triliunan rupiah kini lebih sering berdiri sunyi, sementara denyut nadi pemerintahan tetap berpusat di Jakarta.
Uang ratusan miliar rupiah terus digelontorkan hanya untuk merawat beton-beton kosong yang sepi penghuni.
Penderitaan IKN kian lengkap tatkala realitas geografis dan ekologis di Pulau Kalimantan diabaikan sejak awal perencanaan.
Nyaris setiap tahun, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengepung kawasan tersebut, mengubah mimpi kota masa depan berwawasan lingkungan (forest city) menjadi mimpi buruk kepulan asap pekat.
Ketika triliunan rupiah uang negara amblas tanpa kejelasan fungsi di tengah hutan, rakyat di berbagai penjuru negeri justru harus gigit jari menanggung beban fiskal demi merawat bangunan-bangunan mangkrak yang ditinggal pergi para elite.
IKN Nusantara kini bukan lagi simbol kemajuan bangsa, melainkan potret telanjang dari ketidakwarasan perencanaan anggaran: dibangun dengan ambisi politik, dirawat dengan uang rakyat, namun dibiarkan mati di tengah sunyinya rimba Kalimantan.