Gatot Nurmantyo Bongkar Borok Eks Presiden: Gagal Tiga Periode, Rencana Cadangan Jokowi Kini Mulai Dijalankan Lagi!

DEMOCRAZY.ID – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkap pandangannya mengenai langkah politik Jokowi setelah tidak terealisasinya wacana masa jabatan presiden tiga periode.

Gatot menyebut Jokowi bersama orang-orang di sekitarnya telah mempersiapkan sejumlah langkah politik untuk menjaga pengaruh setelah masa kepresidenannya berakhir.

Gatot: Jokowi Telah Siapkan Arah Politik

Gatot mengatakan Jokowi dan lingkaran di sekitarnya merupakan orang-orang yang menurutnya memahami politik dengan sangat baik.

“Pak Jokowi dengan orang-orang sekitarnya, mereka ini orang yang sangat teliti,” ujar Gatot, Kamis (1/10/2026).

Ia menekankan bahwa persiapan politik tersebut sudah dilakukan sejak periode kedua pemerintahan Jokowi.

“Mereka paham benar tentang politik dan memang ketika periode kedua, itu Pak Jokowi sudah mempersiapkan arah politik selanjutnya, yaitu tiga periode,” tukasnya.

Ketika rencana tersebut gagal, kata Gatot, maka Jokowi menggunakan rencana cadangan yang telah dirembukkan sebelumnya.

“Begitu gagal masuk, itu apa yang cadangan dibuka lagi kan, dengan Gibran. Itulah apa yang cadangkan dibuka lagi,” ucap dia.

Gatot Kaitkan Prabowo Jadi Menteri Pertahanan

Gatot kemudian mengaitkan penunjukan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Jokowi dengan strategi politik tersebut.

“Maka saya melihat itu ketika Pak Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan, itu sudah tanda,” jelasnya.

Menurutnya, posisi tersebut menjadi salah satu tanda adanya persiapan politik yang dilakukan Jokowi.

“Ya tanda, saya akan gunakan Pak Jokowi membuat tabungan-tabungan politik,” tegasnya.

Gatot juga menyinggung sejumlah kebijakan dan perubahan aturan yang menurutnya berkaitan dengan upaya membangun jaringan politik hingga tingkat akar rumput.

Salah satu yang disebut Gatot adalah perubahan aturan terkait pemilihan presiden serta posisi kepala desa.

“Lihat saja ketika aturan tentang Pilpres berubah, sehingga harus ada Plt. Jokowi lah yang memberi nyaman kepala Kepala Desa, pimpinan akar rumput paling bawah. Ini kan tabungan,” imbuhnya.

Selain itu, Gatot menyebut Jokowi juga telah mempersiapkan sejumlah menteri yang dinilainya memiliki loyalitas kepadanya.

“Nah kemudian sudah mempersiapkan juga menteri-menteri mana yang benar-benar loyal kepada Jokowi yang akan dimasukkan lagi pada perhidupan yang akan datang” timpalnya.

Gatot Bilang Ada Jaringan Politik

Gatot melanjutkan, jaringan tersebut tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga struktur yang telah terbentuk.

Ia menyebut orang-orang yang berada dalam jaringan tersebut dapat memiliki tugas tertentu ketika meninggalkan pemerintahan.

“Begitu mau berangkat, pasti tugaskan, tugasmu itu ini loh. Gibran 2 tahun lagi, atau bagaimana tugasnya itu, gak terlihat tapi kabutasi itu pasti ada,” Gatot menuturkan.

“Bukan sekedar orang, tapi jaringan itu Presiden Prabowo pada tahun-tahun pertama sudah disibukkan oleh itu,” tambahnya.

Pajak hingga Reformasi Polri

Gatot kemudian menyentil persoalan kebijakan pemerintahan Prabowo dengan upaya yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

“Melalui kenaikan pajak untuk dianulir segala macam, apa itu? Itu akan membentuk kepercayaan publik turun,” terangnya.

Gatot juga menyinggung isu reformasi Polri.

Baginya, persoalan tersebut seharusnya mendapatkan pembahasan yang lebih serius.

“Kemudian, reformasi Polri. Kenapa gak ada pembahasan? Dipancing dengan korupsi-korupsi, seolah-olah kalau orang Jokowi yang berbuat, Pak Prabowo nggak usah berbuat apa-apa,” cetusnya.

Lebih jauh, Gatot mengatakan kondisi tersebut seharusnya membuat Prabowo lebih mampu membaca berbagai potensi ancaman terhadap pemerintahannya.

“Memang kenyataannya, Pak Prabowo ini nggak bisa apa-apa. Hakim-hakim ini dia akan mengambil keputusan kan harus melihat sen. Tanda-tanda dari istana dong,” tandasnya.

“Dalam kondisi seperti ini, beliau kan mantan Danjen Kopassus, harusnya kan berpikir ancaman-ancaman apa yang paling (membahayakan pemerintahannya),” kuncinya.

Artikel terkait lainnya