6 Program Prioritas Suyudi Ario Seto Usai Resmi Jadi Kapolri Baru

DEMOCRAZY.ID – Calon Kapolri Komjen Suyudi Ario Seto memaparkan enam program prioritas transformasi Polri jika dipercaya memimpin Korps Bhayangkara.

Enam program tersebut disampaikan Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Enam program prioritas itu meliputi penguatan kelembagaan, pembinaan SDM dan rekrutmen, penguatan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.

1. Penguatan Kelembagaan

Suyudi berencana membenahi struktur Polri agar lebih ramping di tingkat Mabes, profesional di tingkat Polda, kuat di Polres, serta tangguh di Polsek.

“Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah untuk disederhanakan. Penguatan ini, penguatan lini terdepan berbasis beban kerja, luas wilayah, risiko, akses, dan kebutuhan pelayanan,” kata Suyudi.

Baca Juga

Jejak Mertua Calon Kapolri Suyudi Ario Seto: Dari Kasus Andi Arief hingga Lengsernya Gus Dur

2. Pembinaan SDM dan Rekrutmen

Program kedua menyasar seluruh siklus pengelolaan sumber daya manusia Polri, mulai dari rekrutmen hingga masa purna tugas.

“Meritokrasi dan rekam integritas menjadi dasar. Tidak boleh ada ruang bagi titipan, transaksi, dan sponsorship. Anggota berprestasi dilindungi dan diberi ruang karier. Pelanggaran ditindak secara proporsional dan konsisten,” katanya.

3. Penguatan Pelayanan Publik

Suyudi juga ingin mengubah orientasi pelayanan Polri agar tidak sekadar memenuhi prosedur, tetapi lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

” Mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif. Struktur internal Polri tidak boleh membebani masyarakat. Digitalisasi harus menutup ruang pungli. Tidak memakan tata muka, tetapi tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan,” tuturnya.

Baca Juga

Viral di Medsos! Video Calon Kapolri Suyudi Ario Seto Pamer Atraksi ‘Debus’ Bikin Bengkok Golok Pakai Tangan Kosong

4. Penguatan Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, Suyudi menyebut ukuran keberhasilan Polri tidak boleh hanya dilihat dari jumlah perkara yang ditangani.

“Ukuran keberhasilan bergeser dari banyaknya perkara menjadi kualitas penanganan. Tepat, sah, berbasis bukti, kepastian, dan keadilan. Case management, SP2HP, supervisi, case review, forensik, digital forensik, analisis keuangan, dan asset tracking diperkuat,” bebernya.

5. Penguatan Pengawasan

Suyudi selanjutnya berjanji mengubah sistem pengawasan internal Polri dari pola reaktif menjadi berbasis risiko.

“Pengaduan harus memiliki jejak penanggung jawab. Perlindungan pelapor dan hasil, temuan pengawasan harus berujung pada koreksi, konsekuensi, pemulihan, dan pencegahan berulang,” ujarnya.

Baca Juga

Jusuf Hamka Resmi Dilaporkan Hary Tanoesoedibjo ke Polisi, Intip Total Kekayaannya!

6. Akuntabilitas Anggaran

Program terakhir berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

Suyudi menekankan keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi dari dampaknya bagi masyarakat.

“Perencanaan bottom-up berbasis kebutuhan riil, tetapi dihubungkan dengan outcome, beban kerja, risiko, dan kebutuhan lini terdepan,” pungkasnya.

Baca Juga

Kenapa Prabowo Hanya Ajukan Komjen Suyudi Jadi ‘Calon Tunggal’ Kapolri? Ini Penjelasan DPR!