Sebut Prabowo Sedang Disandera, Mahfud MD: Dia Tidak Berdaulat Sebagai Presiden!

DEMOCRAZY.ID — Kritik tajam kembali dialamatkan kepada kepemimpinan nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

Kali ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan pandangan menohok yang menilai bahwa Prabowo tidak memegang kendali penuh atas pemerintahannya.

Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut Prabowo tidak berdaulat sebagai kepala negara lantaran tersandera oleh suatu kekuatan tertentu, yang berimbas langsung pada amburadulnya tata kelola dan arah koordinasi roda pemerintahan saat ini.

“Sekarang saya percaya pada pendapat banyak orang bahwa dia tidak berdaulat sebagai presiden. Ada sesuatu yang menyandera dia,” kata Mahfud dilansir dari saluran Youtube NOTASLIMBOY TV, Senin (21/9/2026).

Kebijakan Jalan Sendiri dan Tebar Pesona Antikorupsi yang Pilih-Pilih

Menurut Mahfud, terdapat jurang yang sangat lebar antara retorika resmi istana dan realitas di lapangan.

Baca Juga

Mau Tahu Siapa Lawan Prabowo di 2029? Ini Bocorannya!

Meskipun Prabowo dalam berbagai pidatonya kerap mengklaim seluruh program pemerintah berjalan baik dan sesuai target, kenyataannya justru memperlihatkan pemandangan yang jauh panggang dari api.

Kementerian-kementerian di bawah Kabinet Merah Putih dinilai berjalan tanpa sinkronisasi yang jelas dan cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa ketegasan operasional.

Kondisi tersebut, lanjut Mahfud, sangat kontras jika dibandingkan dengan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana seluruh lini birokrasi dikoordinasikan dan diatur secara ketat serta terstruktur.

“Pidato-pidatonya kan selalu bagus, tapi pelaksanaannya ya asal jalan saja, jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Baca Juga

Hakim Saldi Isra Sampaikan ‘2 Permintaan Penting’ Kepada KPU Serta Bawaslu Terkait Gugatan Ijazah SMA Gibran

Tidak hanya menyoroti lemahnya koordinasi kementerian, Mahfud juga membongkar tebang pilih di balik jargon pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah.

Ia menilai penegakan hukum dan penindakan kasus korupsi saat ini masih tumpul ke atas akibat tersandung kepentingan politik dan perlindungan lingkaran kekuasaan.

“Mau memberantas korupsi ya pilih-pilih juga. Yang sudah jelas ada indikasi, karena dianggap punya jasa politik, punya pelindung politik, dan kedekatan politik, itu tidak ditindak kecuali sudah sangat terpaksa,” pungkasnya.

[VIDEO]

Baca Juga

Apa Yang Terjadi Jika Gugatan Denny Indrayana Dikabulkan MK: Benarkah Jadi Langkah Awal ‘Pemakzulan Gibran’?