Rapor Merah Istana! Tingkat Kepuasan Rakyat ke Prabowo-Gibran ‘Terjun Bebas’ Tinggal 55,1 Persen

DEMOCRAZY.ID — Tren penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian tak terbendung.

Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia pada Agustus 2026, tingkat kepuasan masyarakat kini merosot tajam ke angka 55,1 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, mengungkapkan bahwa kendati separuh lebih responden masih menyatakan kepuasannya, angka tersebut mencatatkan penurunan yang sangat signifikan dan konsisten dalam beberapa bulan terakhir.

“Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen,” ujar Hanta dalam rilis yang disiarkan secara daring melalui kanal Poltracking TV, Selasa (1/9/2026).

Di sisi lain, kelompok masyarakat yang menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja pemerintahan saat ini telah mencapai angka 40,2 persen.

Grafik Penurunan Drastis Sepanjang Periode Pemerintahan

Koreksi tajam angka kepuasan publik ini terlihat jelas apabila dikomparasikan dengan data survei Poltracking pada periode-periode sebelumnya.

Pada Oktober 2025, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran sempat berada di puncak dengan raihan 78 persen.

Seiring berjalannya waktu, angka tersebut terus mengalami tren penurunan:

Jika diakumulasikan dari Oktober 2025 hingga Agustus 2026, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran anjlok hampir 23 poin persentase dalam rentang waktu kurang dari setahun.

Adapun survei nasional ini melibatkan sebanyak 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia.

Pengambilan data lapangan dilakukan melalui metode wawancara tatap muka dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen serta margin of error kurang lebih 2,9 persen.

Dinamika angka ini sekaligus merefleksikan pergeseran persepsi publik yang kian kritis terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjalankan roda kepemimpinan berjalan.

Artikel terkait lainnya