DEMOCRAZY.ID – Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menutup pintu bagi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi untuk bergabung sebagai kader.
Ketua DPP PSI Dedek Prayudi mengatakan penolakan itu didasarkan pada rekam jejak dan perbedaan visi politik.
Dedek mengatakan keanggotaan partai bukan sekadar persoalan administratif.
Menurut dia, setiap calon kader harus memiliki kesesuaian nilai dan rekam jejak dengan partai.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, Budi Arie tidak sesuai dengan PSI,” kata Dedek.
Salah satu persoalan yang menjadi pertimbangan PSI adalah pandangan Budi Arie mengenai stabilitas pemerintahan.
Budi Arie sebelumnya menyampaikan wacana yang ditafsirkan sebagai kemungkinan terjadinya pergantian pemerintahan sebelum 2029.
Bagi PSI, pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip partai.
PSI menilai presiden yang terpilih melalui proses demokratis harus diberi kesempatan menjalankan mandatnya hingga masa jabatan berakhir.
Perbedaan pandangan mengenai keberlangsungan pemerintahan itu membuat PSI menganggap Budi Arie tidak tepat bergabung dengan partai tersebut.
Penolakan itu, kata Dedek, bukan hanya keputusan pengurus pusat.
PSI mengklaim telah meminta pandangan dari struktur partai di berbagai daerah hingga tingkat cabang.
Hasilnya, menurut Dedek, seluruh jajaran yang dimintai pendapat sepakat menolak Budi Arie menjadi kader PSI.
Ketua DPP PSI Bestari Barus bahkan melontarkan sebutan lebih keras kepada Budi Arie.
Ia menyebut mantan Menteri Koperasi itu sebagai “gelandangan politik”.
Bestari menegaskan pernyataan kontroversial Budi Arie tidak berkaitan dengan PSI.
Alasannya, Budi Arie bukan anggota maupun pengurus partai.
“Budi Arie bukan pengurus PSI, bukan anggota PSI, dan bukan siapa-siapa bagi PSI,” kata Bestari.
“Ini kan seperti perbuatan gelandangan politik jadinya gitu loh. Mau ke sana nggak, ke sini nggak, tapi lebih banyak mengeluh saja. Kemudian menyatakan bahwa kondisi bisa terjadi percepatan suksesi segala macam,” ujar mantan politisi Nasdem itu.
Pernyataan tersebut muncul setelah ucapan Budi Arie mengenai “patahan sejarah” dan insting “lebih cepat dari 2029” memicu spekulasi politik.
Pernyataan itu ditafsirkan sebagian pihak sebagai sinyal mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum Pemilu 2029.
Ngeri banget mainnya ya.🤦 https://t.co/yMcG0abY9i pic.twitter.com/pVf5yv9teW
— Chusnul ch💞timah (@ch_chotimah2) August 24, 2026
Budi Arie kemudian meminta maaf atas kehebohan yang timbul akibat pernyataannya.
Ia mengatakan analisis yang disampaikannya dalam sebuah pertemuan di Jakarta merupakan pandangan pribadi.
Budi Arie juga membantah adanya kaitan antara pernyataan tersebut dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
“Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait… dan mengkaitnya, dengan Bapak Joko Widodo,” kata Budi Arie.
Dalam pernyataan permintaan maafnya, Budi Arie mengatakan dirinya memahami bahwa ucapan tersebut telah memunculkan spekulasi dan salah penafsiran.
Ia menyampaikan tiga penegasan.
Pertama, pernyataan dan analisis tersebut merupakan pandangan pribadinya.
Kedua, pernyataan itu tidak memiliki hubungan dengan Jokowi.
Ketiga, ia menyatakan siap bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas pernyataannya.
“Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” ujarnya.
Budi Arie menutup permintaan maafnya dengan mengajak masyarakat menjaga persatuan.
“Jaga terus persatuan Indonesia,” kata dia.
Sikap PSI terhadap Budi Arie memperlihatkan adanya jarak politik yang semakin terbuka.
Di tengah dinamika menuju Pemilu 2029, pernyataan mengenai kemungkinan perubahan pemerintahan sebelum masa jabatan berakhir menjadi salah satu isu yang sensitif bagi partai politik.