Haruskan Prabowo Memimpin Pakai Gaya ‘Otoriter’? Ini Pandangan Politik Anies Baswedan Soal Gaya ‘Strongman’!

DEMOCRAZY.ID — Wacana mengenai model kepemimpinan nasional kembali menghangat di ruang publik, terutama terkait anggapan bahwa kemajuan ekonomi suatu negara harus dicapai melalui sistem pemerintahan yang terpusat atau bergaya kepemimpinan tangan besi (strongman) ala semi-otoriter.

Meninjau Kembali Narasi Kepemimpinan “Tangan Besi”

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memberikan pandangan kritis agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin dengan gaya otoriter demi mendorong kemajuan ekonomi.

Menurutnya, keberhasilan sejumlah negara yang kerap dijadikan rujukan—seperti Tiongkok dan Singapura—tidak semata-mata ditentukan oleh faktor figur pemimpin yang kuat, melainkan didasari oleh sistem tata kelola pemerintahan yang terbangun secara matang.

Dalam perbincangan yang ditayangkan melalui kanal YouTube NOTASLIMBOY TV pada 12 Agustus 2026, Anies menilai bahwa anggapan yang mengaitkan otoritarianisme sebagai kunci kemajuan sering kali terjebak dalam bias pemilihan contoh (cherry-picking).

Ia mempertanyakan mengapa perbandingan tersebut hanya berfokus pada negara-negara yang mengalami pertumbuhan, sementara negara-negara dengan sistem serupa yang justru mengalami keterpurukan kerap diabaikan.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Berlabuh ke PSI, Santer Diisukan Bakal Berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2029

“Kenapa contohnya tidak Myanmar? Kenapa contohnya tidak Korea Utara? Itu otoriter juga,” ujar Anies, menyoroti kontradiksi dalam pemilihan sampel perbandingan tersebut.

Menurutnya, contoh-contoh tersebut secara jelas menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang otoriter tidak dengan sendirinya menghasilkan kemajuan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tiga Fondasi Utama Tata Kelola Pemerintahan

Lebih lanjut, Anies menguraikan bahwa negara-negara yang berhasil membangun kemajuan tidak hanya mengandalkan kekuasaan eksekutif yang besar, melainkan ditopang oleh tiga fondasi pilar utama dalam sistem kenegaraan:

• Teknokrasi yang Matang: Pengambilan keputusan strategis dan kebijakan berskala besar harus melalui proses perencanaan yang terstruktur, berbasis data yang akurat, serta melibatkan perdebatan dan kajian akademik yang mendalam.
• Meritokrasi yang Ketat: Pengisian posisi-posisi penting di sektor pemerintahan maupun badan strategis negara harus didasarkan pada kompetensi, prestasi, dan rekam jejak, bukan sekadar kedekatan politik atau relasi personal.
• Transparansi Institusi: Keberadaan regulasi yang jelas serta penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelanggaran guna memastikan institusi tetap berjalan sesuai koridor tata kelola yang baik.

Ia menekankan bahwa pengabaian terhadap prinsip meritokrasi dapat berdampak buruk bagi motivasi talenta-talenta terbaik bangsa.

Baca Juga

Ferry Irwandi Beri Peringatan Keras: Sebut Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Soroti Kalimantan dan Sumatra!

Ketika posisi strategis diberikan berdasarkan koneksi politik semata, orang-orang terbaik yang mengandalkan prestasi akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem.

Oleh karena itu, perdebatan mengenai model kepemimpinan nasional dinilai harus melampaui sekadar seberapa kuat seorang pemimpin memegang kekuasaan.

Yang jauh lebih penting adalah memastikan kekuasaan tersebut ditopang oleh teknokrasi, meritokrasi, dan institusi yang mampu bekerja secara konsisten.

Baca Juga

GEGER! Kabar Mantan Menteri Tewas Ditembak Polisi Kejutkan Warga dan Jagat Maya