DEMOCRAZY.ID – Pengamat Ekonomi Political Economy and Policy Studies (PEPS), Prof Anthony Budiawan menyebut Presiden ke-7 Jokowi sebagai biang kerok kebangkrutan Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan dalam siniar yang tayang di YouTube Forum Keadilan TV.
Bahkan, Anthony menyebut Jokowi tak hanya memengaruhi ekonomi Indonesia, tapi juga aspek lainnya.
“Jokowi sudah jelas, bahwa dia memang master yang merusak ini, bukan hanya secara ekonomi saja. Tapi dia memperparah secara sosial,” kata Anthony dikutip dari unggahannya di X, Rabu (12/7/2026).
Dia memberi gambaran. Seperti regulasi dan program yang ada saat Jokowi menjabat.
“Jika kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang IKN. Itu berapa duit di situ. Dibiarkan begitu Rp100 triliun lebih. Apa gunanya?” ucapnya.
Padahal menurutnya, Jokowi sejak awal mengetahui proyek tersebut berpotensi mangkrak.
“Sekarang bagaimana itu? Dia tahu kemungkinan besar akan mangkrak. Tetap dijalankan,” imbuhnya.
Anthony juga menyoroti dari sisi regulasi. Dimana Keputusan Presiden (Keppres) seolah lebih tinggi daripada Undang-Undang.
“Undang-undangnya juga. Masa undang-undang perpindahan ibu kota, mesti ada penanggung dari Kepres. Gimana Keppres bisa menetapkan undang-undang,” ungkapnya.
Padahal, secara hierarki perundang-undangan, Keppres di bawah dari undang-undang.
“Undang-undang ibu kota ini bisa sah, apabila Keppres ini diterbitkan. Jadi undang-undang ini tergantung dari Kepres. Jokowi ini membuat Kepres di atas undang-undang,” jelasnya.
“Padahal secara hierarki kan jauh di bawah. Hanya pelaksana saja,” sambungnya.
Konsekuensinya, kata Anthony, tidak ada kepastian hukum. Karenanya, dia menilai, mestinya batal demi hukum.
“Ini membuat ketidakpastian, dan ini seharusnya sudah batal demi hukum,” terangnya.
Di sisi lain, Anthony menyoroti elite politik. Menurutnya tak ada yang bertanggung jawab dengan mangkraknya IKN.
“Elite politik kita juga di DPR semuanya tidak bertanggung jawab. Semuanya mendapatkan porsi-porsinya masing-masing. Manfaat komersialnya. Mereka mendukung saja begitu,” paparnya.
Bagi Anthony, Jokowi selama ini berwatak penjajah.
“Perilakunya adalah perilaku penjajah. Perilaku penjajah dalam arti, dia membeli orang-orang yang dibeli untuk mendukungnya,” ucapnya.
Dia mengungkit bagaimana anak Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden. Mulanya karena dia tak bisa menjabat tiga periode.
“Bahwa ini kemudian dia dibatasi dua tahun, lalu kemudian menempatkan anaknya. Agar dia punya kekuasaan,” ungkapnya.
“Bahkan dengan dua periode ini ingin dilewati dengan perpanjangan masa jabatan lah, dengan alasan pandemi dan semacamnya,” sambung Anthony.
Menurutnya, permintaan perpanjangan tiga tahun bukan tanpa alasan.
“Minta perpanjangan tiga tahun. Kenapa dia menunggu tiga tahun? Sebetulnya dia menunggu Gibran itu 40, kalau tiga tahun,” ucapnya.
Targetnya agar Gibran bisa lolos syarat usia. Tanpa harus melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi perencanaannya udah matang. Kenapa tiga tahun, biar Gibran 40. Sehingga tidak perlu cawe-cawe dengan MK,” pungkasnya.