

DEMOCRAZY.ID — Panggung politik nasional semakin membara menyusul anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang terjun bebas hingga menyentuh angka 51,1 persen versi lembaga survei SMRC.
Angka ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan vonis telak atas akumulasi kekecewaan rakyat terhadap arah kebijakan negara yang kian kehilangan kompas.
Di tengah gelombang protes dan tekanan ekonomi yang menghimpit, para pengamat menilai bahwa kejatuhan elektabilitas Istana tidak bisa dilepaskan dari dua hal: cengkeraman kompromi politik elite dan mandulnya fungsi koordinasi di lingkaran kekuasaan tertinggi.
Pengamat politik kenamaan, Rocky Gerung, secara blak-blakan menilai bahwa merosotnya angka kepuasan terhadap kepala negara harus dibaca secara utuh sebagai konsekuensi dari format kepemimpinan satu paket hasil Pilpres 2024.
“Kalau melihat surveinya turun jauh dari 81 ke 51 persen. Tapi kalau kita balik, negative impression terhadap Prabowo itu berakibat apa pada wakil presidennya? Kalau Prabowo tinggal 50 persen, itu artinya Gibran tinggal 2 persen. Kan dia satu paket. Jadi kita mesti lihat Prabowo itu drop elektabilitasnya karena ada Gibran di situ,” ujar Rocky, dikutip dari kanal YouTube Hendri Satrio.
Tak hanya menyoroti beban konstitusional masa lalu yang terus menghantui, Rocky juga melontarkan kritik menohok terkait kevakuman peran nyata yang dirasakan masyarakat di dalam kabinet.
Di saat Presiden Prabowo harus jungkir balik menghadapi badai krisis seorang diri, ekspektasi rakyat terhadap format kepemimpinan ganda justru bertepuk sebelah tangan.
“Karena orang merasa presiden sendirian. Wapresnya ngapain di situ? Itu yang masih diterangkan,” pungkas Rocky pedas.
Tekanan kian mendesak tatkala Rocky menyinggung keengganan Istana melakukan perombakan drastis pada sejumlah pos strategis.
Menurutnya, alasan menjaga etika politik masa lalu tidak boleh dijadikan dalih untuk membiarkan jalannya pemerintahan lumpuh di tengah jalan.
“Tidak mungkin dia takut. Dia presiden, kok. Jadi, kalau dikatakan takut, artinya ada perjanjian yang mesti dia hormati. Kalau dia langgar perjanjian itu, maka dia dianggap tidak etik,” tegas Rocky.
Namun, ia menambahkan dengan nada memperingatkan bahwa kesepakatan politik memiliki batas kedaluwarsa.
Jika beban tersebut justru menghambat efektivitas negara menyelamatkan rakyat dari jurang krisis, langkah radikal adalah sebuah keniscayaan.
“Kalau sudah dua tahun, kapasitas dari mereka yang bikin perjanjian tidak memungkinkan presiden tampil secara efektif, ya mesti dibongkar perjanjian itu,” tandasnya.
Jika Istana terus menutup mata dan memilih jalan aman demi menjaga keharmonisan semu para elite, turbulensi sosial ini dipastikan akan bermuara pada krisis legitimasi yang jauh lebih besar.