Ultimatum Keras untuk Istana: Copot Qodari Sekarang, atau Hadapi Amukan Mahasiswa Yang Lebih Besar!
DEMOCRAZY News
19 Juni 2026 8:20 pm
.
2 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyarankan Istana mengistirahatkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) Muhammad Qodari dalam merespons berbagai tuntutan mahasiswa yang belakangan disuarakan melalui aksi demonstrasi.
Menurut Jamiluddin, langkah tersebut perlu dipertimbangkan agar komunikasi pemerintah terhadap mahasiswa tidak semakin memperkeruh situasi dan justru membuka ruang dialog yang lebih konstruktif.
Pernyataan itu disampaikan menyusul respons Qodari yang menolak tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat itu, Qadari menegaskan program tersebut tidak bisa dihentikan karena merupakan janji Presiden Prabowo Subianto saat kampanye dan dinilai telah memberi manfaat bagi masyarakat.
“Demonstrasi akan terus membesar bila pemerintah meresponnya terlalu hitam putih,” kata Jamiluddin, Jumat (19/6/2026).
Menurut dia, jawaban yang disampaikan Qodari tidak semestinya keluar dari seorang pejabat yang bertugas membangun komunikasi pemerintah dengan publik. Karena jawabannya dinilai justru menutup komunikasi publik.
Jamiluddin menilai respons tersebut memberi kesan bahwa pemerintah ingin mempertahankan posisinya tanpa membuka ruang pembicaraan lebih lanjut dengan mahasiswa.
“Kalau sudah berpikir menang kalah, itu sama saja sudah menutup ruang lobi dan negosiasi,” katanya.
Ia menilai sikap yang terlalu tegas menolak tuntutan mahasiswa justru berpotensi membuat aksi demonstrasi semakin meluas.
Bahkan, menurutnya, mahasiswa bisa semakin mengintensifkan gerakan mereka karena merasa aspirasinya tidak didengar.
“Respon Qodari itu akan semakin membuat mahasiswa bertahan pada tuntutannya. Bahkan bisa saja mahasiswa akan semakin mengintensifkan tuntutannya dengan jumlah mahasiswa yang terus membesar,” kata Jamiluddin.
Karena itu, ia menyarankan pemerintah membentuk tim khusus yang bertugas merespons tuntutan mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat secara lebih terbuka, dialogis, dan empatik.
“Sebelum hal itu terjadi, pemerintah perlu mengistirahatkan Qadari dalam merespon tuntutan mahasiswa,” ujarnya.
Menurut Jamiluddin, tim tersebut sebaiknya diisi oleh pakar komunikasi, politik, psikologi, sosiologi, dan budaya agar mampu memetakan tuntutan yang berkembang di masyarakat sekaligus merumuskan respons yang tepat.
Selain menyampaikan komunikasi kepada publik, tim tersebut juga diharapkan dapat membuka dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
“Semua respons dan dialog yang dilakukan tim seharusnya diikuti oleh kebijakan yang selaras dengan tuntutan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” kata Jamiluddin.
Ia menilai pendekatan yang lebih terbuka dan empatik dapat membantu meredakan aksi demonstrasi karena masyarakat merasa didengar dan aspirasinya mendapat respons dari pemerintah.
Sumber: Suara
Artikel terkait lainnya
