DEMOCRAZY.ID – Penulis kondang tanah air, Tere Liye, menyampaikan kritik keras terhadap sekelompok oknum yang melakukan konferensi pers dengan mengatasnamakan “BEM Bersatu”.
Melalui akun media sosial resminya, penulis novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar ini menyoroti masalah etika, kejujuran, serta keabsahan mandat dari gerakan yang mengklaim mewakili berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus tersebut.
Dalam unggahannya, Tere Liye menegaskan bahwa di negara demokrasi, siapapun bebas untuk menyuarakan pendapat, baik bersikap kritis maupun mendukung pemerintah.
Namun, situasi menjadi berbeda ketika sekelompok orang mengadakan konferensi pers formal dan mencatut nama-nama organisasi resmi kampus tanpa mandat yang sah.
“Kamu mau benci alias hater sama pemerintah, boleh… Kamu mau love sekebon dengan pemerintah juga boleh… Negara demokrasi, siapapun bebas berceloteh. Tapi saat kamu mengundang wartawan, duduk dengan mik, mengklaim ‘BEM Bersatu’, mengklaim wakil dari berbagai kampus, itu tuh benar-benar lain urusannya,” tulis Tere Liye, dikutip Kamis (18/6/2026).
Ada empat poin utama yang digarisbawahi oleh Tere Liye terkait kegaduhan ini:
1) Bantahan Resmi dari Pihak Kampus: Tere Liye mengungkap adanya klarifikasi dan bantahan resmi dari pihak rektorat, dekanat, maupun organisasi mahasiswa resmi di beberapa kampus yang dicatut namanya. Menurutnya, penolakan resmi dari otoritas kampus menandakan masalah ini adalah hal yang serius.
2) Pencatutan Nama Organisasi: Ia mengingatkan bahwa seseorang tidak bisa begitu saja mengarang atau membuat versi BEM sendiri tanpa adanya mandat yang jelas dan sah dari organisasi yang diwakili.
3) Dukungan Buta Tanpa Validasi: Ia merasa heran dengan sebagian masyarakat yang langsung bersorak mendukung gerakan tersebut, padahal eksistensi dan legalitas para oknum di dalam foto konferensi pers itu sudah dibantah oleh kampus masing-masing.
4) Isu yang Belum Jelas Duduk Perkaranya: Kelompok tersebut juga dikritik karena meributkan urusan fasilitas (seperti mobil) yang belum jelas kebenarannya di lapangan, sehingga berpotensi menggiring opini publik secara keliru.
Tere Liye menantang para oknum mahasiswa yang ada di dalam foto konferensi pers tersebut untuk muncul ke publik.
Ia meminta mereka memberikan jawaban konkret atas klarifikasi dan bantahan yang telah dikeluarkan oleh pihak kampus.
“Berani dan gagah saat konferensi pers, maka berani juga dong membuktikan kalian memang betulan mewakili resmi organisasi kampus tersebut,” tegasnya.
Unggahan ini pun langsung memicu reaksi netizen.
Hingga saat ini, status tersebut telah disukai oleh ribuan pengguna Facebook dan memanen ratusan komentar yang mayoritas menyayangkan mundurnya nilai etika dan kejujuran dalam gerakan mahasiswa demi kepentingan tertentu.
Munculnya sosok yang mengaku sebagai “Ketua BEM FISIP Universitas Nasional” di konferensi pers BEM Bersatu langsung dibantah kampus.
FISIP Unas menegaskan bahwa tidak ada BEM tingkat fakultas, apalagi jabatan ketua.
Klarifikasi ini keluar setelah mahasiswa tersebut ikut menyampaikan dugaan soal kedekatan mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dengan jaringan politik tertentu.
“Tidak Ada BEM di Tingkat Fakultas,” kata Dekan FISIP Unas, Aos Yuli Firdaus, Rabu (17/6/2026).
Dia menegaskan struktur organisasi kemahasiswaan di fakultasnya tidak mengenal BEM.
“Dengan ini kami menegaskan bahwa FISIP Universitas Nasional tidak memiliki organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di tingkat fakultas. Oleh karena itu, tidak terdapat jabatan Ketua BEM FISIP Universitas Nasional dalam struktur organisasi kemahasiswaan yang berlaku di lingkungan FISIP Universitas Nasional,” ujar Yuli.
Artinya, siapa pun yang mengatasnamakan diri sebagai Ketua BEM FISIP Unas tidak mewakili institusi.
“Setiap pernyataan, sikap, maupun tindakan yang disampaikan oleh individu yang mengklaim diri sebagai Ketua BEM FISIP Universitas Nasional merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mewakili pandangan maupun sikap resmi FISIP Universitas Nasional,” katanya.
Meski membantah, Yuli tetap menghargai hak mahasiswa bersuara. Menurutnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin selama sesuai aturan.
“Namun demikian, penggunaan identitas, atribut, maupun jabatan organisasi kemahasiswaan harus dilakukan secara tepat, akurat, dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta semua pihak berhati-hati. Organisasi mahasiswa, panitia acara, media, hingga masyarakat diminta cek dulu identitas dan afiliasi narasumber sebelum dipublikasikan.
FISIP Unas juga meminta media dan pihak lain yang sudah menulis “Ketua BEM FISIP Unas” segera ralat beritanya.
“Kami meminta kepada pihak-pihak yang telah mempublikasikan identitas yang bersangkutan sebagai Ketua BEM FISIP Universitas Nasional untuk melakukan koreksi atau penyesuaian informasi sesuai dengan kondisi kelembagaan yang sebenarnya,” ucap Yuli.
Sumber: Fajar