Ditampar Data! Ekonom Skak Mat Prabowo: Rp300 T Era SBY untuk Subsidi, Era Jokowi untuk Infrastruktur — Prabowo untuk Apa?
DEMOCRAZY News
11 Juni 2026 1:00 pm
.
3 menit membaca
DEMOCRAZY.ID – Pengamat ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Lukman Hakim, ikut buka suara tentang dua kebijakan baru pemerintah di bidang ekonomi Indonesia yang sedang tak baik-baik saja ini.
Di antaranya adalah keputusan Bank Indonesia untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen pada Selasa (9/6/2026) serta kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi per hari ini Rabu (10/6/2026).
BBM nonsubsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Lukman menilai situasi kesulitan ekonomi ini tak hanya Indonesia saja yang mengalaminya, tapi juga banyak negara lainnya.
Terlebih di tengah kondisi geopolitik dunia saat ini. Perang Iran dengan Amerika Serikat masih berlangsung hingga kini.
Namun, Lukman tetap berpandangan bahwa pemerintah masih bisa memiliki cara untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sulit ini.
“Ya menurut saya, ini kan situasinya tidak hanya Indonesia yang mengalami ya. Dunia kan ini ya, karena perang harganya tinggi. Tapi kan sebenarnya banyak faktor yang bisa dilakukan pemerintah,” kata Lukman, Rabu (10/6/2026).
Menurut Lukman kini pemerintah harus melakukan efisiensi fiskal.
Lukman lantas menyinggung program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilainya terlalu ugal-ugalan dana menggunakan anggarannya.
Anggaran MBG pada tahun 2026 ini awalnya mencapai Rp 335 triliun, tetapi kini sudah dipotong menjadi Rp268 triliun.
“Dengan cara apa? Mengefisiensi fiskal lah. Fiskal kita, ini menurut saya ugal-ugalan Rp 300 triliun untuk MBG. Ini apa nggak ada program yang lain gitu kan, sudah banyak kritik mengenai MBG ini salah sasaran,” tegas Lukman.
Bandingkan Penggunaan Anggaran Era SBY, Jokowi, dan Prabowo
Lukman kembali mengingatkan ketika kampanye Prabowo-Gibran menyebut program MBG ini bertujuan untuk mengatasi stunting.
Maka, menurut Lukman, target penerima MBG ini harusnya ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak kurang gizi, bukan malah dipukul rata dan semua mendapatkan.
Hal itu kemudian membuat anggaran MBG ini membengkak hingga Rp 300 triliun lebih.
“Kemudian berbeda dengan dulu ketika kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kan MBG untuk mengurangi stunting. Berarti kalau yang untuk stunting targetnya ya, ibu menyusui, ibu melahirkan, kemudian anak-anak kecil yang memang butuh gizi yang cukup.”
“Nah ini pukul rata semua dapat kena semua, sehingga membengkak jadi Rp 300 triliun. Lah apakah tidak ada keperluan lain karena ruang fiskal kita hanya segitu,” terang Lukman.
Lukman kemudian membandingkan penggunaan anggaran di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) dengan era Prabowo Subianto.
Lukman menyebut ketika SBY menjabat, anggaran ratusan triliun digelontorkan negara untuk membiayai subsidi BBM.
Kemudian di era Jokowi, anggaran Rp300 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Lantas, Lukman mempertanyakan alasan di era Prabowo anggaran Rp300 triliun lebih hanya bisa untuk membiayai program MBG.
Padahal, menurut Lukman, anggaran besar itu bisa digunakan untuk program industrialisasi serta program penguatan korporasi.
“Zaman Pak SBY dulu segitu (Anggaran Rp 300 triliun) itu digunakan untuk subsidi BBM. Zaman Pak Jokowi digunakan untuk infrastruktur. Nah masa zaman Pak Prabowo hanya untuk MBG.”
“Harusnya kan ada program industrialisasi, program penguatan korporasi sehingga tidak kemudian banyak pabrik-pabrik yang tutup misalkan tekstil di Solo ini kan semuanya tutup. Makanya kan mestinya dana itu sudah digunakan untuk memberi stimulus industri,” terang Lukman.
Sumber: Tribun
Artikel terkait lainnya
