DEMOCRAZY.ID – Puluhan ribu motor listrik yang semula disiapkan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga kini belum memiliki kepastian distribusi.
Kendaraan senilai Rp 1,39 triliun tersebut justru terlihat menumpuk di area pergudangan setelah proyek pengadaannya terseret kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemandangan itu terlihat di kawasan industri Desa Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ribuan motor listrik berwarna biru dengan logo BGN tampak berjajar rapi dan sebagian ditutupi jaring hitam tanpa aktivitas distribusi yang jelas.
Di lokasi yang sama, terlihat pula sejumlah motor model skuter matik dan trail yang masih tersimpan di dalam area gudang.
Jumlah kendaraan yang berada di lokasi disebut semakin banyak dibandingkan beberapa bulan lalu.
👇👇
Lihat postingan ini di Instagram
Baca Juga
Kondisi tersebut muncul di tengah penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap proyek pengadaan kendaraan operasional MBG.
Penyidik kini mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan 21.801 unit motor listrik yang sebelumnya dirancang untuk mendukung operasional dapur gizi di berbagai daerah.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan proyek tersebut masuk dalam daftar pengadaan yang diduga bermasalah.
Penyidik menemukan indikasi penggelembungan harga atau mark up dalam pelaksanaannya.
“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun,” kata Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Kasus ini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama sejumlah mantan pejabat lainnya.
Selain pengadaan motor listrik, penyidik juga menelusuri sejumlah proyek lain yang diduga tidak sesuai kebutuhan riil program MBG.
Sebelum kasus ini mencuat, Dadan Hindayana sempat memberikan penjelasan mengenai alasan pengadaan motor listrik dalam jumlah besar tersebut.
Menurutnya, kendaraan itu dibutuhkan untuk menunjang operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai wilayah.
Saat itu Dadan juga membantah adanya pembelian dengan harga yang terlalu tinggi. Ia bahkan menyebut BGN memperoleh harga lebih rendah dibandingkan harga pasar.
“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, April 2026.
Pengadaan tersebut sebelumnya masuk dalam alokasi anggaran BGN tahun 2025.
Target awal pemerintah mencapai 24.400 unit motor listrik, namun realisasi pengadaannya tercatat sekitar 21.800 unit.
Dadan juga sempat menegaskan bahwa tidak ada lagi rencana pengadaan motor listrik baru pada tahun anggaran 2026.
Namun pernyataan itu kini kembali menjadi sorotan setelah Kejagung menemukan dugaan mark up dalam proyek tersebut.
Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai kelanjutan distribusi ribuan motor listrik tersebut.
Sementara penyidik masih terus mengumpulkan barang bukti dan mendalami dugaan kerugian negara yang muncul dari proyek pengadaan kendaraan operasional MBG itu.
Sumber: Tribun